Skip to main content

Pemkot akan Ambil Alih Lahan Jalan Pemuda No 17

SURABAYA ( Media Bidik ) – Walaupun ijin Hak Guna Bangunan ( HGB ) yang berada di jalan Pemuda No 17 Surabaya milik PT Maspion sudah habis pada tanggal 15 Januari 2016 lalu. PT Maspion Group sampai saat ini, masih belum juga memperpanjang ijin HGB diatas HPL(Hak Pengelolahan Lahan)ke Dinas Pengelolahan Tanah dan Bangunan (DPTB) pemkot Surabaya, selain belum memperpanjang ijin HGBnya pihak Maspion Group berencana mendirikan Hotel 16 lantai dilahan tersebut, pembangunan tersebut disinyalir melanggar Perda No 7 Tahun 2009 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) karena ijin IMB yang dimiliki Alim Markus selaku owner Maspion Group peruntukannya untuk Perkantoran bukan untuk Hotel.

Seperti yang pernah dikatakan Kabid Tata Bangunan Awaludin Arif DCKTR pemkot Surabaya beberapa waktu lalu mengatakan," Sesuai dengan IMB yang mereka miliki yang terbit tahun 1997 peruntukan untuk perkantoran, karena mereka belum mengajukan gambar baru ke kita, untuk sementara masih kita hentikan pembangunannya karena ijin HGBnya mati dan harus diperpanjang lebih dulu,"terangnya.

Sementara Kepala Dinas Pengelolahan Tanah dan Bangunan (DPTB) MT Eka Rahayu yang biasa disapa Yayuk saat dikonfirmasi terkait lahan di jalan Pemuda No 17 Surabaya menjelaskan," Sampai saat ini pihak Maspion masih belum juga memperpanjang ijin hak guna bangunan (HGB) yang ada dijalan  Pemuda No 17 Surabaya, perpanjangan HGB diatas HPL tergantung pada pemegang HPLnya kalau pemegang HPL membutuhkan tanah tersebut dan tidak memberikan perpanjangan HGB, maka tanah tersebut kembali kepada pemegang HPL," jelasnya, Kamis (31/3).

Masih menurut Yayuk," Kalau HGBnya sudah berahkir dan belum ada perpanjangan, secara hukum tanahnya kembali ke pemegang HPL, sesuai dengan PP No 40 Tahu8n 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB)," imbuhnya. ( pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni