SURABAYA ( Media Bidik ) – Sebenarnya Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Jatim ini mengapresiasi terhadap kebijakan pemerintah terkait Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.1/Menlhk-PSLB3/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Berbayar atau penerapan Plastik Berbayar, namun pemerintah lupa kalau kebijakan tersebut tanpa ada proses edukasi atau sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
Irwan Setiawan,S.I.P Anggota DPRD Jatim asal Fraksi partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Jatim memandang bahwa pemerintah lupa kalau kebijakan tersebut yang mengharuskan masyarakat harus membayar Rp 200,- sangat mengejutkan masyarakat, karena selama ini masyarakat yang berbelanja di swalayan kantong palstiknya gratis dan fikirnya sudah membayar pajak. " Saya tidak tahu kemana uang Rp 200,- tersebut larinya, kalau uang tersebut diperuntukan pihak produsen, maka kebijakan ini bisa dikatakan kebijakan sepihak yang tidak pro rakyat," tegas, Irwan saat di konfirmasi di DPRD Jatim, Selasa (8/3).
Sekretaris F-PKS DPRD Jatim ini menandaskan, kalaupun alasan pemerintah mengurangi pemakaian kantong plastik karena sampah plastik tersebut lama terurai menjadi sampah, semestinya pemerintah mencarikan solusi gimana caranya kantong belanjaan terbuat berbahan kertas, dan perlu ditegaskan oleh pemerintah bahwa melarang produsen plastik untuk memproduksi." Pemerintah harus menyeragamkan kantong belanjaan yang berbahan dari kertas, dan kalaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan soal kantong plastik berbayar, seharusnya pemerintah mengevaluasi kebijakan yang terburu-buru tanpa ada proses sosialisasi kepada masyarakat," tegas pria yang akrab di panggil kang Irwan ini.
Karena itu, Irwan meminta agar pemerintah segera melakukan sosialisasi kebijakan kantong plastik berbayar tersebut, dan bila perlu kebijakan itu perlu di tinjau ulang karena menurutnya kebijakan kantong plastik berbayar dianggap ngawur, sebab alasan pemerintah selama ini bahwa pemakaian kantong plastik sulit diurai menjadi sampah, namun faktanya pemerintah tetap membiarkan produsen plastik terus berproduksi.( rofik )
Comments
Post a Comment