Skip to main content

Komisi B Jatim Berharap Gubernur Keluarkan Pergub Perlindungan Nelayan

Komisi B Jatim Chusainnudin,S.Sos
SURABAYA ( Media Bidik ) – Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian akan memberikan perlindungan Asuransi bagi para nelayan Jawa Timur agar kesejahteraannya terjamin, dengan adanya Perda Perlindungan Nelayan nantinya diharapkan Nelayan yang mencari nafkah di tengah laut akan mendapatkan perlindungan Nelayan.

Menurut Anggota Komisi B Jatim Chusainnudin,S.Sos  mengatakan bahwa untuk realisasi Perda ini pada intinya nanti akan melindungi seluruh nelayan yang ada di Jawa Timur, seperti misal pemberian subsidi BBM dan Asuransi untuk nelayan." Perda ini merupakan Perda pertama kali di Indonesia untuk memberikan asuransi dan Perda Perlindungan terhadap nelayan," terang Chusainnudin saat ditemui di Pasar Grosir DTC Wonokromo pada acara Aksi Garda Bangsa, Sabtu (12/3).

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) ini juga menambahkan dengan munculnya Perda perlindungan nelayan tersebut, pihak Komisi B DPRD Jatim berharap agar Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengeluarkan Pergub karena perlindungan untuk petani sudah ada sedangkan nelayan juga perlu perhatian sehingga perlunya di beri perlindungan. Selama ini nasib nelayan ketika berlayar di tengah laut tidak ada jaminan perlindungan dari pemerintah, padahal mereka juga masyarakat yang juga butuh perlindungan, Perda Perlindungan Petani sudah ada, namun Perda Perlindungan terhadap nelayan belum, jadi tak ada salahnya jika perlu di buat Perda Perlindungan Nelayan," jelas Komando Anti Bencana Garda Bangsa Jatim ini.

Ditanya soal bantuan dari Pemerintah Provinsi melalui Bank Jatim, Pria yang akrab di panggil Gus Udin ini menegaskan, bahwa selama ini para UMKM di wilayah Jatim seperti daerah Blitar ,Kediri dan Tulungaggung masih belum mengetahui kalau ada dana pinjaman lunak bagi UMKM Jatim termasuk para UMKM nelayan juga." UMKM dan nelayan mencari pinjaman untuk mengembangkan usahanya mendapat pinjaman dari para juragan atau bos yang meminjamkan uang kepada masyarakat tanpa syarat alias di beri kemudahan, akan tetapi harus mengembalikan dengan bunga tinggi," ungkapnya.

Karena itu Komisi B DPRD Jatim meminta kepada Bank Jatim agar serius mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas, dan kalaupun sudah tahu, diminta jangan mempersulit masyarakat yang mau mengajukan pinjaman.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni