Komisi B DPRD Jatim Siapkan Perda Perlindungan Untuk Nelayan

SURABAYA ( Media Bidik ) – Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian akan memberikan perlindungan bagi para Nelayan Jawa Timur agar kesejahteraannya terjamin, sebab dengan adanya Perda Perlindungan Nelayan, nantinya diharapkan nelayan yang mencari nafkah di tengah laut akan mendapatkan perlindungan asuransi.

Menurut Aisyah Liliya Agustina Anggota Komisi B mengatakan bahwa untuk realisasi Perda ini pada intinya nanti akan melindungi seluruh nelayan yang ada di Jawa Timur, seperti misal pemberian subsidi BBM dan asuransi untuk nelayan."Perda ini merupakan Perda pertama kali di Indonesia untuk memberikan Asuransi dan Perlindungan terhadap nelayan," terang Aisyah di gedung DPRD Jatim, Senin (7/3).

Politisi asal Partai kebangkitan Bangsa ( PKB) ini juga menandaskan dengan munculnya Perda perlindungan nelayan tersebut, pihak Komisi B DPRD Jatim berharap agar Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengeluarkan Pergub karena perlindungan untuk petani sudah ada sedangkan nelayan juga perlu perhatian sehingga perlunya di beri perlindungan.

" Selama ini nasib nelayan ketika berlayar di tengah laut tidak ada jaminan perlindungan dari pemerintah, padahal mereka juga masyarakat yang juga butuh perlindungan, Perda Perlindungan Petani sudah ada, namun Perda Perlindungan terhadap Nelayan belum, jadi tak ada salahnya jika perlu di buat Perda Perlindungan nelayan," pungkas Ibu muda yang akrab di panggil mbak Icha tersebut.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog