Komisi B DPRD Jatim Siapkan Perda Perlindungan Untuk Nelayan

SURABAYA ( Media Bidik ) – Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian akan memberikan perlindungan bagi para Nelayan Jawa Timur agar kesejahteraannya terjamin, sebab dengan adanya Perda Perlindungan Nelayan, nantinya diharapkan nelayan yang mencari nafkah di tengah laut akan mendapatkan perlindungan asuransi.

Menurut Aisyah Liliya Agustina Anggota Komisi B mengatakan bahwa untuk realisasi Perda ini pada intinya nanti akan melindungi seluruh nelayan yang ada di Jawa Timur, seperti misal pemberian subsidi BBM dan asuransi untuk nelayan."Perda ini merupakan Perda pertama kali di Indonesia untuk memberikan Asuransi dan Perlindungan terhadap nelayan," terang Aisyah di gedung DPRD Jatim, Senin (7/3).

Politisi asal Partai kebangkitan Bangsa ( PKB) ini juga menandaskan dengan munculnya Perda perlindungan nelayan tersebut, pihak Komisi B DPRD Jatim berharap agar Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengeluarkan Pergub karena perlindungan untuk petani sudah ada sedangkan nelayan juga perlu perhatian sehingga perlunya di beri perlindungan.

" Selama ini nasib nelayan ketika berlayar di tengah laut tidak ada jaminan perlindungan dari pemerintah, padahal mereka juga masyarakat yang juga butuh perlindungan, Perda Perlindungan Petani sudah ada, namun Perda Perlindungan terhadap Nelayan belum, jadi tak ada salahnya jika perlu di buat Perda Perlindungan nelayan," pungkas Ibu muda yang akrab di panggil mbak Icha tersebut.(rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog