Skip to main content

Rapat Konsolidasi Partai Demokrat Hasilkan Rekom dan Kritik buat Jokowi

Rapat Konsolidasi dengan 34 Ketua DPD Partai Demokrat SURABAYA ( Media Bidik ) – Rangkaian Tour Dejava yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam tajuk Demokrat Peduli dalam mendengar dan menyerap aspirasi rakyat Indonesia, ternyata masih terdengar banyak keluhan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari bebarapa aspirasi rakyat tersebut akhirnya dibahas dalam Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) dan  sekaligus disampaikan dalam rapat konsolidasi Partai Demokrat.

Dalam rapat Konsolidasi Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada Pemerintahan dan sekaligus kritisi kepada Presiden Jokowi dengan menghasilkan pandangan terhadap  isu-isu hangat yang berkembang saat ini, rekomendasi tersebut diharapkan diterima dengan baik oleh Joko Widodo supaya keadaan Indonesia kedepan menjadi lebih baik.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan DPP Partai Demokrat setelah melakukan Rapat Konsolidasi dengan 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia dan dan dihadiri 60 anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI di Hotel Haris Surabaya dan langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adapun Rekomendasi tersebut antara lain, terkait Pembangunan Infrastruktur, dalam hal ini Partai Demokrat mengkritisi soal pengunaan dana APBN untuk Infrastruktur yang berlebihan, karena penggunaan APBN untuk biaya Infrastruktur yang terlalu besar bisa menggangu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.

"Kebijakan pembangunan infrastruktur itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik oleh semua pemangku kepentingan,sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil," ucap Sekjen DPP Demokrat. Hinca Pandjaitan saat membacakan rekomendasi Partai Demokrat kepada Pemerintahan Jokowi,Minggu (20/3).

Selain Pembangunan Infrastruktur, ditegaskan Sekjen DPP Partai Demokrat juga mengkritisi soal Kejahatan Narkoba dan terorisme, APBN dan Kebijakan fiscal, RUU tentang Amnesti, KPK dan Pemberantasan Korupsi, Pengangguran dan lapangan pekerjaan, Kedaulatan Partai Politik,Sepakbola dan PSSI,Pegawai guru dan honorer, Transparasi dan akuntabilitas pemerintah." Dari rekomendasi tersebut diatas diharapkan supaya Pemerintahan Jokowi mau legowo dan menerima kritisi partai Demokrat demi kebaikan bangsa Indonesia , "pungkasnya.(rofik)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
136 comments
Read more