SURABAYA ( Media Bidik ) – Rangkaian Tour Dejava yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dalam tajuk Demokrat Peduli dalam mendengar dan menyerap aspirasi rakyat Indonesia, ternyata masih terdengar banyak keluhan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari bebarapa aspirasi rakyat tersebut akhirnya dibahas dalam Rapat Kerja Nasional ( Rakernas) dan sekaligus disampaikan dalam rapat konsolidasi Partai Demokrat.
Dalam rapat Konsolidasi Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada Pemerintahan dan sekaligus kritisi kepada Presiden Jokowi dengan menghasilkan pandangan terhadap isu-isu hangat yang berkembang saat ini, rekomendasi tersebut diharapkan diterima dengan baik oleh Joko Widodo supaya keadaan Indonesia kedepan menjadi lebih baik.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan DPP Partai Demokrat setelah melakukan Rapat Konsolidasi dengan 34 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia dan dan dihadiri 60 anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI di Hotel Haris Surabaya dan langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Adapun Rekomendasi tersebut antara lain, terkait Pembangunan Infrastruktur, dalam hal ini Partai Demokrat mengkritisi soal pengunaan dana APBN untuk Infrastruktur yang berlebihan, karena penggunaan APBN untuk biaya Infrastruktur yang terlalu besar bisa menggangu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan.
"Kebijakan pembangunan infrastruktur itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik oleh semua pemangku kepentingan,sehingga dapat berjalan dengan tepat sasaran dan berhasil," ucap Sekjen DPP Demokrat. Hinca Pandjaitan saat membacakan rekomendasi Partai Demokrat kepada Pemerintahan Jokowi,Minggu (20/3).
Selain Pembangunan Infrastruktur, ditegaskan Sekjen DPP Partai Demokrat juga mengkritisi soal Kejahatan Narkoba dan terorisme, APBN dan Kebijakan fiscal, RUU tentang Amnesti, KPK dan Pemberantasan Korupsi, Pengangguran dan lapangan pekerjaan, Kedaulatan Partai Politik,Sepakbola dan PSSI,Pegawai guru dan honorer, Transparasi dan akuntabilitas pemerintah." Dari rekomendasi tersebut diatas diharapkan supaya Pemerintahan Jokowi mau legowo dan menerima kritisi partai Demokrat demi kebaikan bangsa Indonesia , "pungkasnya.(rofik)
Comments
Post a Comment