Skip to main content

Tolak Radikalisme GP Anshor Bentuk Tim Cyber dan Siap Bentengi NKRI

SURABAYA (Mediabidik) - Maraknya ajaran radikalisme sudah pada taraf mengkhawatirkan. Pasalnya, ajaran tersebut sudah masuk di segala lini ke hidupan. Dari mereka yang awam sampai kalangan intelektual. Mereka umumnya terpengaruh propaganda karena para penyebar ajaran radikalisme selalu berkedok pada Islam dan ajaran jihad.
         
Menyikapi kondisi tersebut, Gerakan Pemuda Anshor Jawa Timur mengungkapkan, ajaran radikalisme itu hanya bisa ditangkal dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh rahmat bagi semesta alam.

"Radikalisme itu harus kita tolak karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Radikalisme itu juga pasti bukan ajaran Islam Nusantara yang santun dan menyejukkan. Radikalisme itu ajaran dari luar yang penuh kekerasan," tegas Sekretaris GP Anshor Jatim Ahmad Tamim saat di temui di ruang kerjanya, Senin(30/1).

Ahmad Tamim yang juga Anggota DPRD Jatim tersebut, mengajak semua pihak terutama warga NU agar mewaspadai kelompok radikal yang belakangan ini tumbuh subur dan menyebarkan pengaruh radikalisme dan pengaruh radikalisme semakin tumbuh dan berkembang dengan maraknya media sosial (medsos).

Karena itu, lanjut GusTamim, GP Ansor telah membentuk tim cyber untuk menangkal dan meluruskan ajaran berkedok Islam yang tidak sesuai dengan Aswaja dan bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Terbukti, selain mengajarkan kekerasan dan balas dendam, radikalisme itu juga punya misi tersendiri untuk mendirikan negara Islam. Padahal bagi Ansor, dan Bangsa Indonesia, NKRI adalah harga mati.

"GP Ansor siap membentengi NKRI dari gerakan radikal yang ingin merubah dasar negara dan merongrong NKRI. Sejarah sudah membuktikan kesetiaan dan pengorbanan Ansor pada NKRI," ujar politisi PKB itu.(rofik)


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni