Skip to main content

Rotasi Pejabat Pemkot Menuai Protes

SURABAYA (Mediabidik) - Pelantikan 1559 pejabat struktural di lingkungan Pemkot Surabaya, pada hati Jumat (30/12) menyisahkan masalah. Ditengarai ada beberapa pejabat yang tidak terima dengan mutasi kemarin.

Kabar adanya pejabat yang tidak terima disampaikan langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan dalam peresmian sentra kuliner di Convension Hall Arif Rahman Hakim.

Dalam acara tersebut sebenarnya Risma hadir pada pukul 10.00 WIB. Namun karena adanya peristiwa tersebut mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini baru bisa datang pada pukul 10.30 WIB.

"Mohon maaf baru bisa datang karena baru saja menemui pejabat yang tidak terima dengan mutasi kemarin," ujar Tri Rismaharini dalam sambutannya, Rabu (4/1/2017).

Sementara informasi yang diperoleh di lingkungan Pemkot Surabaya, salah satu pejabat yang ditengarai tidak terima dimutasi adalah mantan Kepala Dinas Koperasi, Hadi Mulyono. Seperti diketahui, dalam mutasi kemarin Hadi dimutasi menjadi staff ahli Walikota bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Namun ketika dikonfirmasi tentang kabar tersebut, secara tegas Hadi Mulyono membantahnya. Menurutnya, dia tidak pernah menemui walikota untuk mempertanyakan mutasi dirinya.

"Tidak benar itu mas," ujar Hadi Mulyono.

Informasi yang diterima sejumlah wartawan, Hadi Mulyono saat ini sedang berada di Taman Bungkul memenuhi sejumlah pedagang. Sekali lagi Hadi membantah dan menyatakan sedang berada di propinsi.

"Sekarang saya ada di propinsi untuk pamitan," bantahnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi mengaku tidak tahu soal adanya pejabat yang tidak terima karena dimutasi. Sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke BKD.

"Kalau misalnya ada yang kurang puas mungkin ada. Tapi sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke kita," jelas Mia Santi Dewi.

Disinggung soal pernyataan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini saat memberikan sambutan dalam peresmian sentra kuliner di Convension Hall Arif Rahman Hakim, Mia mengaku tidak tahu. 

"Kalau Ibu Wali ngomong seperti itu, saya tidak tahu," ujarnya.

Seperti diketahui pada hari Jumat sebanyak 1559 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dilantik oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Rinciannya, satu orang pejabat eselon II A, 32 pejabat eselon II B, 75 pejabat eselon III A, 118 pejabat eselon III B, 616 pejabat eselon IV A dan sebanyak 717 eselon IV B.   

Dalam pelantikan pejabat struktural yang diiringi hujan deras tersebut, selain pengukuhan, ada tiga kepala dinas/badan yang mengalami rotasi posisi. Widodo Suryantoro yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dirotasi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). 

Sementara posisi Kepala Disperindag diisi oleh mantan Kepala Badan Kearsipan dan Perpustakaan (Baperpus), Arini Pakistyaningsih. Adapun jabatan kepala Baperpus diisi oleh mantan Kepala Disbudpar, Wiwiek Widayati.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni