Skip to main content

Komisi E Ingatkan Ingatkan BPJS Perbaiki Pelayanan

SURABAYA (Mediabidik) - Sepanjang tahun 2016, Komisi E DPRD Jawa Timur mencatat BPJS yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk itu, pada tahun 2017 nanti, Komisi yang membidangi tentang Kesehatan ini mengingatkan agar BPJS memperbaiki pelayanan dan sistemnya, sehingga masyarakat merasa nyaman ketika hendak berobat.

     
dr Benyamin Kristianto MARS Anggota Komisi E DPRD Jatim mengatakaKomisi E Ingatkan Ingatkan BPJS  Perbaiki Pelayanan, BPJS merupakan program pemerintah. Dimana dalam peraturan pemerintah seluruh masyarakat harus ikut serta menjadi peserta BPJS.

     
"Karena menjadi program tulang punggung kesehatan, BPJS harus terus memperbaiki agar mengarah yang lebih sempurna. Perbaikan tersebut harus dilakukan dari hulu hingga hilir," tegas  dr.Beny saat di temui di ruang kerjanya , Kamis (5/1) .

        
Menurut politisi asal Partai Gerindra tersebut, langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan adalah memperbaiki pendaftaran, dan mempermudah sistemnya, sehingga tidak sampai antri panjang. Selain itu, memperbaiki pelayanan baik di klinik, maupun di rumah sakit.

      
Mantan Dirut Rumah sakit swasta di Surabaya ini mengaku yang paling banyak mendapat complain dari masyarakat adalah pelayanan di rumah sakit. Masyarakat mengeluh karena kamar di rumah sakit sering dikatakan sudah penuh, dan keluarga pasien diharuskan membeli obat yang diresepkan dengan dalih obat terkait tidak terdaftar di e-katalog BPJS.

       
"Dokter sering mengatakan tempat penuh, jika pakai BPJS dan membeli obat diresepkan karena tidak terdaftar di e-katalog," ungkapnya.

        
Untuk itu, ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jatim tersebut pihak BPJS harus dapat mengantisipasi yang sering dikomplain oleh masyarakat. BPJS harus memasang pengumuman di loket pendaftaran  ketersediaan jumlah kamar yang ada dan yang tersisa. Dengan begitu, seluruh keluarga pasien dapat mengetahui di pendaftaran, dan pihak rumah sakit tidak bisa menolaknya jika masih ada kamar kosong.

   
politisi yang sekaligus berprofesi seorang dokter ini  juga menekankan agar ada perwakilan dari BPJS untuk mengawasi dan mendampingi masyarakat di pendaftaran, sehingga ada penindakan yang tegas jika ada pihak yang nakal.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni