SURABAYA (Mediabidik) - Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian meminta kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian cabe terutama harus awasi dari permainan mafia cabai yang selalu merugikan petani cabai. Hal ini dilakukan agar kedepan harga cabe tidak mengalami kenaikan lagi.
Noer Sutcipto Anggota Komisi B menilai bahwa selama ini harga dari petani menjual ke produsen masih normal sekitar Rp. 40 ribu, namun ketika berada di produsen kemudian menjual lagi ke pedagang yang harganya terlalu tinggi hingga mencapai 100 ribu - Rp. 200 ribu.
"Produksi cabai saat ini tidak ada masalah, tapi distribusi ini yang jadi masalah terutama dari permainan tengkulak nakal. Selama pemerintah masih belum bisa mengontrol terkait distribusi harga maka harga cabe akan terus naik lagi," terang Noer Sutjipto saat di temui diruang kerjanya, Rabu ( 18/1).
Politisi asal Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan apabila nanti ditemukan adanya permainan proses pendistribusian cabe seperti harga dan penimbunan cabe, maka pemerintah bekerjasama dengan aparat keamanan menindak tegas para produsen tersebut agar kedepannya tidak ada lagi kenaikan harga cabe tersebut.
"Kenaikan harga cabe ini petani ini tidak mendapat keuntungan pribadi apapun, tapi yang mendapat untung justru para mafia cabai atau produsen nakal," ujarnya.
karena itu pihak komisi B DPRD Jatim menyarankan agar pemerintah melalui badan pangan membentuk infrastruktur yang baik sehingga masalah pendistribusian cabai ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Bahkan pihaknya juga meminta kepada pemerintah mengembangkan teknologi pasca - panen. Dengan teknologi yang modern, maka hal itu dapat menjaga kesegaran produk hortikultura lebih lama.
Saya pribadi sangat prihatin dengan meroketnya harga cabai belakangan ini. Namun dirinya menolak solusi impor cabai untuk menekan harga cabai lokal ," pungkasnya .(rofik)
Comments
Post a Comment