Skip to main content

Komisi B Jatim Dorong Puspa Agro Jadi BUMD

SURABAYA (Mediabidik) – Dorongan dari kalangan DPRD Jatim khususnya Komisi B yang membidangi Perekonomian supaya Puspa Agro yang saat ini menjadi anak perusahaan dari PT JGU untuk berdiri sendiri menjadi BUMD sangatlah kuat, alasannya jika Puspa Agro  berdiri menjadi BUMD maka harga komoditas pangan khusus sembako di pasaran lebih terkendali.
     
Anggota Komisi B DPRD Jatim Hj.Atika Banowati,SH  mengatakan hal tersebut sangatlah bagus jika Puspa Agro yang selama ini masih menjadi anak perusahaan PT JGU bisa lepas dan menjadi BUMD sendiri, artinya kerjanya lebih fokus tentang komoditas harga sembako yang saat ini lebih banyak di permainkan oleh para tengkulak.
     
" Saya sangat mendukung Puspa Agrro jadi BUMD sendiri agar bisa menjaga stabilitas harga komoditas-komoditas khususnya sembako yang terkadang terjadi flutuaktif dan Puspa Agro nantinya harus meningkatkan misi nya untuk mengendalikan komoditas-komoditas pangan khususnya bahan pokok," terang Atika Banowati saat di temui di Musda MKGR , Sabtu (28/1).
     
Politisi Partai Golkar Jatim ini mencontohkan jika saat ini harga seperti daging, cabai, ayam, tomat  yang terkadang sulit terkendali, karena belum ada lembaga sendiri yang lebih fokus mengurusi harga komoditas pangan terutama harga dari para petani, sehingga petani nantinya tidak perlu lagi berurusan dengan tengkulak yang salalu mempermainkan harga komoditi pangan.
     
Sudah Saatnya, lanjut Atika,  Jawa Timur memiliki BUMD yang fokus menangani soal harga-harga komoditi pangan, harapannya Puspa Agro kalau menjadi BUMD sendiri bisa mengontrol harga-harga komoditas pangan sehingga petani bisa menjual hasil panennya lebih bagus.
     
" Tidak seperti saat ini, petani menjual harga panennya ketengkulak harga murah dan tengkulak menjualnya ke pasaran sangat tinggi, sehingga petani dan masyarakatlah yang rugi," tegas bendahara terpilih hasil Musda VIII MKGR di Surabaya. (rofik)
     

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni