Ketua DPRD Jatim Desak Pemprov Gencar Sosialisasi Bahaya Tembakau Gorilla

SURABAYA (Mediabidik) - Ditemukannya Jenis narkotika baru yang mulai beredar di kalangan pelajar saat ini, seperti tembakau gorilla menjadi keprihatinan serius di kalangan DPRD Jatim . Hal ini membuat Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar minta seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dikerahkan dalam sosialisasi keberadaan tembakau Gorilla yang mengancam generasi muda khususnya para pelajar dan mahasiswa di Jawa Timur.

Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini mengatakan saat ini telah beredar jenis tembakau gorilla beredar di kalangan sekolah dan sudah ditetapkan sebagai jenis narkotika baru yang harus diwaspadai.

"Selain melibatkan polisi, BNNP juga perlu SKPD yang bisa masuk ditingkat masyarakat umum maupun di sekolah atau dikampus yang ada. Pokoknya bagaimanapun harus dipersempit penyebarannya. Tembakau Gorilla ini sangat berbahaya," tegas Achmad Iskandar saat di temui diruang kerjanya, Sabtu (14/1).

Perlu ditegaskan, lanjut Iskandar, bahwa BNN (Badan Narkotika Nasional) sudah menyatakan tembakau gorilla sebagai jenis narkoba jenis baru yang sering beredar di masyarakat khususnya ditingkat pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum.

Tembakau gorila sendiri adalah tembakau biasa atau rokok biasa distimulan dengan ganja sintetis termasuk bagian dari NPS (new psychoactive substances), dan dari sisi kimia, zat ini masuk kriteria narkotik.

" Saat ini pihak BNN dan pihak Kemenkes sedang mengkaji tembakau gorilla tersebut untuk bisa dimasukkan dalam jenis narkotika baru dan bisa dijerat dengan UU Narkotik," terang pria asli Madura tersebut. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog