Skip to main content

Dewan Jatim Optimis Pertumbuhan Ekonomi Jatim Meningkat di Tahun 2017

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jatim  optimis tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Jatim akan meningkat dibanding tahun 2016. Optimisme itu disampaikan anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, Mohamad Zainul Lutfi.

       
Sekretaris Fraksi PAN DPRD jatim itu sejumlah faktor yang bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jatim. Diantaranya, taka da lagi peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di daearah. Contohnya, larangan PNS atau SKPD melaksanakan rapat di hotel yang dulu dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Yuddy Chrisnandi. Aturan itu belakangan dicabut oleh MenPAN yang baru Asman Abnur.

      
"Larangan PNS rapat di hotel itu bukannya menghemat anggaran, justru menurunkan pertumbuhan ekonomi di sekitar hotel. Masyarakat di sekitar hotel yang tadinya mendapat limpahan rejeki dari para PNS yang menjadi peserta rapat di hotel, tiba-tiba kehilang rejeki mereka karena berkurangnya tamu hotel," urai Zainul Lutfi saat di temui di ruang kerjanya, Sabtu (7/1).

         
Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Jatim ini mengungkapkan, selama ini banyak masyarakat di sekitar hotel yang menggantungkan mata pencaharian mereka dari para tamu hotel. Lutfi menyebut pemilik toko oleh-oleh makanan dan cinderamata, kalau satu took saja memiliki 4 karyawan, maka sudah berapa jiwa yang menggantungkan hidupnya dari sana. Terlebih, kalau mereka punya anak dan istri. 


Lutfi melanjutkan, belum lagi sector yang tidak resmi seperti jasa parkir di sekitar toko oleh-olehn yang bisanya dikelola secara mandiri oleh para pemuda maupun Karang Taruna. Tidak sedikit orang yang bergantung hidup dari sektor non formal tersebut.

         
"Karena itu, sangat tidak tepat melarang PNS rapat di hotel. Karena tidak semua SKPD punya fasilitas gedung pertemuan yang memadai. Selain itu, mereka justru akan direpotkan dengan kebutuhan menyediakan makan-minum peserta rapat. Apalagi kalau kegiatan itu harus menginap. Justru dengan melaksanakan kegiatan di hotel bisa lebih hemat, sebab semua fasilitas sudah lengkap," beber mantan anggota DPRD Sidoarjo itu.

       
Lutfi juga yakin serap anggaran di tahun depan akan lebih tinggi dibanding tahun ini. Faktor itu akan menjadi faktor pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor eksternal juga turut mempengaruhi seperti keberhasilan pemerintah menarik uang dari luar negeri ke dalam negeri lewat program Tax amnesty (pengampunan pajak).

       
Menurut Lutfi, uang yang terhimpun dalam program tax amnesty itu tentunya juga akan mengalir ke daerah termasuk Jawa Timur. Tentunya lewat program pembangunan infrastruktur dalam skala besar dan massal.

      
"Keberhasilan program tax amnesty tahap pertama juga turut menjadi faktor meningkatnya pertumbuhan di Jatim. Itu jelas ada efek dominonya ke daearah," pungkas politisi berlatar pelaku UMKM tersebut.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...