Penyaluran Voucher Rastra, Tunggu Juklak dari Kemensos

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi D DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mempercepat realisasi program e-Warung yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. e-warung sendiri merupakan sistem penyaluran bantuan sosial berbasis non tunai bagi warga yang tidak mampu atau miskin, dimana penyalurannya agar tepat sasaran langsung ke penerima sasaran yaitu, PKH (Program Keluarga Harapan). Namun program tersebut masih menunggu petunjuk dari Kementerian Sosial terlebih dahulu.

Agustin Poliana Ketua Komisi D Surabaya mengatakan, ada 45 Kota dan Kabupaten di Indonesia yang menjalankan program e-Warung untuk keluarga kurang mampu, termasuk Kota Surabaya dimana masuk proram bantuan sosial yang dulu namanya Beras Miskin atau Raskin, kini menjadi Rastra atau Beras Rakyat Sejahtera.

"Nah dengan rastra ini warga penerima bukan lagi berbentuk uang tunai melainkan non tunai berupa voucher. Penerimaan voucher ini harus disesuaikan dengan jumlah penerima yang ada semula, misalnya di Surabaya penerima voucher rastra ada sekitar 65 ribu ditambah dengan penerima KPH."ujarnya, kepada wartawan usai hearing dengan Dinsos Kota Surabaya di gedung dewan, Selasa (17/01/17).

Ia menjelaskan, dari 65 ribu penerima restra dan saat ini ditambah PKH dari Pemberian Bantuan Non Tunai (PBNT) maka angka penerima tersebut menjadi 72 ribu. Problemnya, kata politisi PDIP tersebut, program raskin yang tunai diganti dengan rastra yang non tunai atau voucher baru dimulai bulan Februari tahun ini, sementara Petunjukan Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kemensos sampai saat ini belum ada.

"Sedangkan voucher tersebut harus ditukarkan ke e-Warung. Syarat e-Warung sendiri secara detail belum jelas teknisnya seperti apa, berapa jumlahnya, padahal sudah pertengahan Januari."kata Agustin.

Sementara itu, Kabid Keagamaan Dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya, M.Januari Rizal, mengatakan, Pemkot Surabaya masih menunggu petunjuk dan pedoman dari Kementerian Sosial soal e-Warung yang akan diterapkan di Surabaya.

"Kita masih menunggu petunjuk umum dari Kemensos, baru kita jalankan program sosial untuk warga pra sejahtera pemberian voucher e-Warung."ungkapnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog