Skip to main content

Kinerja Buruk, Awey Sarankan Kadis PUBMP Turun Jabatan

SURABAYA(Mediabidik) - Anggota komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey menyarankan agar kepala dinas PU Bina Marga dan Pematusan (PUBMP), Erna Purnawati tidak menjabat lagi sebagai kepala dinas dan segera dipindah ke bagian humas pemkot Surabaya.

Hal itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, menurut Awey sapaan akrabnya kinerja yang diberikan Erna selama ini kurang memuaskan dan kurang prestasi. Misalnya tidak terselesaikanya masalah banjir di kampung Mulyorejo yang hampir memakan waktu selama 6 tahun.

"Saya sangat miris sekali melihat pemandangan disana waktu melakukan sidak (inspeksi mendadak). Sampai hampir setiap rumah memasang tanggul di depan pintu rumahnya," ucapnya.

Bahkan, lanjut Awey, untuk mengamankan perabotan ketika air masuk, setiap warga meninggikan barang - barang mereka di dalam rumah seperti kulkas dan lemari sampai 70 cm dengan bahan seadanya.

"Ini adalah pemandaangan yang tak lazim bagi sebuah rumah yang masih aktif dihuni. Padahal Surabaya ini adalah kota yang banyak mendapat penghargaan nasional dan internasional, masak masih ada pemandangan seperti itu," ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, parahnya lagi, ketika Awey meminta pendampingan kepada dinas PU untuk melakukan sidak, Erna tidak merespon sama sekali dan tidak menanggapi ajakan Awey. Bahkan, ketika media pun meminta data atau informasi Erna juga tidak merespon.

"Beliau (Erna) seharusnya tidak boleh melakukan hal seperti itu, dia kan pejabat publik yang semestinya harus melayani pihak terkait, seperti legislatif atau pun media jika ingin menanyakan sebuah informasi," tegur Awey.

Maka dari itu, Awey menyarankan, jika dilihat dari kinerja yang buruk dan kurangnya komunikasi dengan pihak terkait alangkah baiknya Erna segera dipindahkan ke bagian humas pemkot Surabaya, agar memperbaiki kinerjanya terutama soal pemberian informasi.

"Nah nanti dengan penempatan ini, dia bisa lebih sering komunikatif dengan instansi terkait," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...