Skip to main content

Warsito Bantah Tolak Munaslub Hanura

SURABAYA(Mediabidik) - Tuduhan membelot (makar) dari Munaslub seperti yang disampaikan oleh Agus Santoso Sekretaris DPC Hanura Kota Surabaya, spontan mendapatkan respon keras dari DPD Hanura Jatim.

Menurut Warsito, salah satu rekomendasi Rakerda 1 yang memuat soal penolakan Munaslub, merupakan akibat dari situasi dan kondisi politik kala itu. Tetapi saat ini posisinya justru mendukung diselenggarakannya Munaslub.

"Itu salah satu rekomendasi saat rakerda karena melihat situasi politik saat itu," jawabnya kepada media, Senin (19/12/2016).

Warsito menegaskan bahwa DPD Hanura Jatim saat ini posisinya justru mendukung penyelenggaraan Munaslub, sejak Rakernas 14 Desember."Akan tetapi saat Rakernas 14 Desember 2016 yang lalu seluruh DPD Partai HANURA se Indonesia sudah sepakat mendukung arahan Ketum yakni pak Wiranto, untuk mengadakan Munaslub," tegasnya.

Bahkan Warsito juga menjelaskan jika Munaslub memiliki agenda pokok yakni 1. Merubah AD-ART guna merevitalisasi organisasi 2. Penetapan P Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina dan 3 Pemilihan Ketua Umum.Hal senada juga dikatakan oleh Arie Hafiz Wakil Ketua DPD Hanura Jatim yang mengatakan bahwa tudingan Agus Santoso merupakan wacana basi, karena faktanya sudah ada perkembangan politik berikutnya alias terbaru.

"Dulu penolakan, tapi sesuai perintah Ketum sekarang kita semua DPC dan DPD malam ini berangkat ke Jakarta semua untuk menghadiri Munaslub, jadi semua beritanya basi, mereka itu bagaikan pendekar buta yang selalu gerabak," pungkasnya.

Untuk diketahui, kepastian akan diselenggarakannya Munaslub partai Hanura sudah terlihat dari undangan yang telah tersebar secara nasional. Surat undangan ini bernomor A/725/DPP-HANURA/XII/2016, tertanggal 17 Desember 2016 yang ditandatangi oleh Dr Berliana Kartakusumah sebagai Skretaris dan Wiranto sebagau Ketua Umum.(pan)


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni