Skip to main content

Komisi A Akan Terus Soroti Keberadaan SPBU BP-AKR Jalan Pemuda

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi A DPRD Surabaya memastikan terus menyoroti keberadaan SPBU BP-AKR di Jalan Pemuda Surabaya.

"Saya jalan terus," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafii, Jumat (1/11/2019).

Ia mengatakan pihak RRI melayangkan surat keberatan Resmi terkait wilayah yang berdekatan dengan objek vital. "Kalau keberatan (RRI) silahkan melayangkan surat kepada Wali Kota," tegas Imam.

Terpisah, Kepala Stasiun RRI Surabaya Sumarlina mengungkapkan jika dirinya justru tidak menahu terkait asal muasal SPBU yang terletak persis di sebelah kantornya itu.

"Saya ga tahu itu Mas. Asal usulnya tiba-tiba berdiri. Lebih baik wawancara dengan pihak SPBU dulu. Coba sampean (anda) wawancara saja dengan tata kota," ujarnya melalui jejaring pesan.

Diketahui, sebelum beroperasi pembagunan SPBU ini sempat dihentikan karena perizinan yang dimiliki masih menimbulkan masalah di lapangan. Diantaranya Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas yang dikeluarkan Dinas Perhubungan. 

Keberadaan SPBU tersebut dianggap akan menambah kemacetan jalan Pemuda yang merupakan jalur protokol utama di Surabaya.

Di sisi lain, lokasi SPBU yang berada di sebelah Gedung RRI pun sempat dipermasalahkan pula oleh anggota Komisi A DPRD Surabaya saat melakukan sidak di lokasi itu. Pasalnya, Gedung RRI dianggap oleh anggota DPRD Surabaya sebagai objek vital negara.(pan)
Labels:

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
Read more

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...
Read more