Skip to main content

Awey : Imam Syafii Hanya Menjalankan Fungsinya Sebagai Anggota Dewan

SURABAYA (Mediabidik) - DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai kritik terhadap pejabat Pemkot Surabaya yang dilontarkan anggota DPRD dari NasDem Imam Syafii saat rapat paripurna pembahasan RAPBD Surabaya 2020 merupakan bentuk perhatian dan wujud kasih sayang kepada wali kota.

"Imam Syafii hanya menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan untuk mengawasi dan mengingatkan," kata Wakil Ketua DPD NasDem Kota Surabaya Vinsensius Awey di Surabaya, Sabtu (2/11/2019)

Menurut dia, fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan good governance atau pemerintahan yang baik, karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela.

Peran DPRD yang semakin kritis akan menjadi mitra Pemerintah Kota Surabaya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan tidak tercela.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak perlu baper (bawa perasaan) sampai meminta kepada seluruh jajaran di bawahnya tidak berbicara ke media.

Mantan anggota DPRD Surabaya ini mengatakan, justru komunikasi dan informasi yang diberikan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Surabaya melalui media sangat diperlukan oleh masyarakat Kota Surabaya.

"Apa yang disampaikan oleh kader NasDem adalah bentuk peringatan saja agar dana APBD yang ada jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan kepala OPD tertentu dalam membentuk 'personal branding' dan desas desus di luaran soal adanya mafia perizinan di lingkungan Pemkot Surabaya," katanya.

Awey menilai Imam Syafii menyampaikan seperti itu di dalam rapat paripurna karena ada begitu banyak suara sumbang di luaran yang menyoroti aktivitas kepala OPD tertentu yang dikaitkan dengan Pilkada Surabaya 2020.

Menurut dia, apa yang diutarakan Imam Syafii sungguh berdasarkan adanya berita yang beredar akhir-akhir ini. Hal ini sangat penting untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian tersendiri terhadap kinerja kepala OPD tersebut.

"Maka dari itu Imam Syafii memberikan perhatiannya dan wujud kasih sayangnya kepada wali kota dengan menyampaikan kedua hal tersebut di atas untuk dijadikan perhatian. Jadi mari kita akhiri polemik ini dengan masing-masing pihak melakukan evaluasi ke dalam," katanya.

Politikus NasDem sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem Imam Syafii pada saat menanggapi jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terkait RAPBD Surabaya 2020 sempat mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut pilkada.

"Ini kan mau pilkada, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering 'off side'. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodasi programnya. Sampai menjanjikan kalau tidak bisa bakal mundur. Ini kan tidak benar," kata Imam.

Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko Surabaya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," kata Imam.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama