Skip to main content

Calon yang Didukung Risma Tidak Jadi Pilihan Masyarakat Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Hasil polling terbaru di Pilwali Surabaya menunjukkan jika sosok Kepala Bappeko Eri Cahyadi, yang sering disebut mendapat endorsement dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mendapatkan posisi ketiga.

Eri berada di posisi ketiga dengan raihan 7.1 persen. Tepat diatas Eri, ada nama Fandi Utomo dengan 46 persen dan Laksamana Untung Suropati dengan 13.5 persen.

Sosok Eri bahkan melewati beberapa nama lain yang santer disebut di bursa Pilwali Surabaya. Sebut saja mereka adalah Gus Hans dan Vincensius Awey. Hasil polling Eri bahkan juga jauh melebihi cucu Bung Karno, Puti Guntur.

Sebagai sosok yang namanya masuk di bursa polling, Awey pun memberikan respon cukup keras.Politisi yang lekat disebut sebagai Ahok dari Surabaya itu menyebut jika calon yang mendapatkan restu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak bisa otomatis menang di Pilwali.

"Meskipun selama dua periode sering disebut berhasil dan dicintai masyarakat Surabaya, tapi calon yang didukung Bu Risma tidak bisa otomatis menang di Pilwali Surabaya. Ada banyak faktor lainnya. Tidak bisa begitu," kata Awey.

Menurut politisi Nasdem ini, ada beberapa kriteria khusus bagi Wali Kota Surabaya ke depan. Salah satunya adalah memiliki visi atau sosok visioner. "Kalau Bu Risma ini tidak visioner. Beliau hanya bisa menata apa yang ada dan mempercantik," cetusnya.

"Kalau visioner itu, salah satunya adalah Bupati Bondowoso. Dulu wilayah Bondowoso terkenal sebagai eksportir pemandu lagu, tapi sekarang mulai berkembang perekonomiannya. Itu karena Bupatinya atau Kepala Daerahnya visioner. Itu adalah syarat nomor satu untuk menjadi Kepala Daerah atau Wali Kota Surabaya," tambahnya.

Lebih lanjut, Awey menyebut jika syarat nomor dua adalah memiliki kemampuan manajerial yang baik. "Kemampuan visionernya tadi akan sia-sia jika tidak punya kemampuan ini," tegasnya.

"Ketiga, adalah kemampuan komunikasi politik yang baik. Ini juga kelemahan Bu Risma. Tidak boleh seorang kepala daerah menunjukkan arogansi. Harus bisa bersinergi dengan semua pihak. Dengan partai-partai politik, lalu DPRD, juga dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat," urai Awey.

Terakhir, anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 ini menyebut jika syarat keempat adalah logistik. "Ini penting ya. Tapi harus dikelola dan didapatkan sesuai regulasi yang ada," pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, polling masih bisa dilakukan melalui https://pollingkita.com/19456.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni