Skip to main content

Awey : Dasar Interpelasi Harus Kuat dan Jelas Kalau Tidak, Bisa Jadi Buah Bibir Masyarakat

1
SURABAYA (Mediabidik) - Vinsencius Awey, Wakil ketua DPD Partai Nasdem Kota Surabaya menyebut pencetus Hak Interpelasi di Gedung DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, Lebay. Pasalnya, usulan itu, diduga tanpa dasar yang kuat.

"Coba beri satu alasan, anggota dewan bisa menginterpelasi Pemkot Surabaya. Apa karena Menpora tidak didampingi Kadispora? Kalau ini alasannya, maka menurut saya, lebay," tegas Awey, (6/11).

Menurut awey, salah satu konsekwensi dari sidak adalah tidak didampingi pejabat setempat. "Namanya sidak, konsekwensinya pejabat setempat bisa tidak tahu. Kan wajar," cetusnya.

Dia menambahkan, dasar interpelasi harus kuat dan jelas. Kalau tidak jelas, bisa jadi buah bibir masyarakat. "Kalau dasarnya tidak kuat, akan jadi bahan tertawaan masyarakat," timpal Awey.

Awey menambahkan, kritik yang disampaikan ini bukan karena like and dislike tapi mengingatkan sahabat-sahabatnya yang saat ini sedang bertugas sebagai wakil rakyat di DPRD Yos Sudarso. 

"Apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar mengingatkan sahabat-sahabat saya di dewan. Saya kuatir masyarakat menilai anggota dewan di Yos Sudarso, dianggap bodoh," tukasnya.

Kabar sebelumnya, pasca Menpora RI sidak ke Stadion GBT dan pejabat pemkot tidak ada yang mendampingi. Ironisnya, saat itu Menpora tidak bisa masuk ke GBT karena pintu masuk ke GBT dikunci. Politisi Partai Golkar di Gedung DPRD Yos Sudarso langsung mengusulkan hak interpelasi (Hak bertanya). 

Ditemui media ini dua hari lalu, Agoeng Prasodjo (politisi partai Golkar) mengungkapkan, bahwa hak interpelasi yang diusungnya merupakan rangkaian peristawa dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. 

Bahkan, menurut Agoeng, Partai Golkar melalui Ketua Fraksinya sudah melakukan lobby politik ke fraksi lain. Jadi menurutnya, usulan Hak interpelasi ini bukan tanpa dasar, tapi akibat dari hukum sebab akibat. "Rencana itu (interpelasi) timbul karena hukum sebab akibat, kalau itu tidak ada sebab nggak mungkin kita melakukan interpelasi," jelas Drs Agoeng Prasodjo (4/11). (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...