Skip to main content

Lowongan CPNS Pemkot Surabaya di Dominasi Guru

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka kesempatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun Anggaran 2019. Penerimaan CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB no. 765 tahun 2019, dan Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 188.45/10983/436.8.3/2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2019.

Dalam rekrutmen kali ini, sebenarnya Pemkot Surabaya mengajukan sebanyak 987 formasi. Namun, dari jumlah usulan tersebut, disetujui sebanyak 705 formasi. Sedangkan rinciannya adalah Tenaga Guru 428 Orang, Tenaga Kesehatan 171 Orang, dan Tenaga teknis 106 Orang.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan dari 705 formasi yang dibutuhkan itu, sebagian besar adalah tenaga pendidikan, khususnya guru SD. Dengan nada bercanda, ia menyampaikan, kebutuhan tenaga guru mendesak untuk dipenuhi. Jika tidak, dirinya bakal ikut menjadi tenaga pengajar. "Kalau sampai tahun depan (2020) gak dapat (guru), aku ngajar rek," ujarnya sembari tertawa.

Menurutnya, kebutuhan guru ini sangat banyak karena yang pensiun juga sangat banyak. Bahkan, beberapa waktu lalu dinas pendidikan mengajukan penambahan guru SD tenaga outsourcing sebanyak 355 orang. Tapi karena ada tes CPNS, pengajuan itu belum disetujui, sehingga dia sangat bersyukur pengajuan formasi khusus guru banyak disetujui di Surabaya. "Jadi, itu tenaga gurunya sangat banyak, ada guru olahraga untuk SD dan SMP juga," kata dia.

Selain guru, formasi yang banyak juga untuk tenaga kesehatan. Bahkan, kualifiksi tenaga dokter sebagian besar juga diisi oleh formasi dokter umum. Sementara tenaga teknis, formasi yang dibutuhkan lebih sedikit, sekitar 106. "Untuk tenaga teknis, sedikit sekali," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan lebih lengkapnya informasi tentang penerimaan CPNS 2019 ini bisa dilihat melalui laman https://sscasn.bkn.go.id atau bisa juga dilihat di lamar resmi Pemkot Surabaya melalui laman www.surabaya.go.id. "Di situ sudah lengkap formasi dan persyaratannya khusus tes CPNS 2019 ini," kata Febriadhitya.

Ia juga menjelaskan materi yang diujikan adalah seleksi Kompetensi Dasar yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Kemudian tes berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). "Nanti pelaksanaan seleksinya menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT)," kata dia.

Febri juga memastikan bahwa dari semua tahapan itu, peserta tidak dikenakan biaya sepeser pun. Mulai dari pengumuman sampai dengan pengangkatan menjadi PNS semuanya gratis. "Jadi gratis dari awal sampai diangkat menjadi PNS," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia berharap kepada masyarakat agar mewaspadai berbagai pihak atau oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan tindak pidana penipuan. "Biasanya dengan cara menawarkan jasa dan menjanjikan dapat memasukkan sebagai PNS dengan menerima imbalan tertentu. Jadi, tolong hati-hati. Kami pastikan sekali lagi semuanya gratis," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni