Skip to main content

Pemkot Siapkan Anggaran Perbaikan Balai RW/RT Melalui Dana Kelurahan

SURABAYA (Mediabidik) - Untuk perbaikan atau renovasi Balai RW dan RT di kampung kampung yang ada di kota Surabaya sekarang tidak perlu bingung lagi. Pasalnya pemerintah kota Surabaya sudah menyiapkan anggaran untuk perbaikan Balai RW dan RT melalui Dana kelurahan lewat Musrenbang dan sudah dianggarkan dari APBD kota Surabaya tahun 2020.

"Untuk balai RW berkaitan dengan Musrenbang, bahwa setiap tahun dulu sudah mengalokasikan dana 1 miliar untuk setiap kelurahan," ujar Hermas Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (28/11/2019). 

Akan tetapi, ia mengatakan, sekarang ini berbeda karena di bawah naungan Undang Undang yang harus diikuti, dan untuk dana kelurahan nilainya sekarang bertambah sekitar Rp3-4 miliar. 

"Dari proses penganggaran itu ada proses-proses perencanaan yang sudah kita berikan satu keleluasaan," katanya.

Memang, menurut Politisi Gerinda ini, sistim peraturannya memberikan keleluasaan kepada pihak masyarakat ditingkat bawah RT/RW untuk mengusulkan sesuai dengan permasalahan yang ada juga progam yang dibutuhkan.

"Untuk sekarang kita sudah memulai membuka pembenahan balai RW lebih dulu," paparnya. 

Kenapa begitu (RW) dulu, menurut ia, karena RW itu menjadi satu institusi yang cukup strategis apalagi kita melihat bahwa dalam satu kawasan itu ada beberapa zonasi yang paling tertib.

"Secara zonasi adalah RW, ada kewilayahan pembagian sehingga ada wilayah wilayah itu terbagi habis," katanya. 

Dengan ini, ia menjelaskan, konsep yang paling pas adalah kita tawarkan revitalisasi bangunan, skruktur, dan fungsi. 

"Jadi 3 R yang kita sampaikan kepada eksekutif untuk dilaksanakan," pungkasnya. (pan)

Foto : Hermas Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...