Skip to main content

Pekan Depan Komisi A Kembali Gelar Hearing Dengan SPBU BP-AKR

SURABAYA (Mediabidik) - Karena belum mendapat kejelasan secara detail terkait perijinan SPBU BP-AKR di Jalan Pemuda Surabaya, DPRD Kota Surabaya pekan depan akan kembali mengelar hearing serta memanggil semua OPD yang terlibat dalam perijinan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, hasil rapat Komisi A Insyaallah pada pekan depan sekitar tanggal 21 November 2019, baik manajemen SPBU AKR atau dinas-dinas terkait akan kita panggil kembali untuk meminta kejelasan keberadaan SPBU AKR.

"Saat hearing terakhir, beberapa rekomendasi Komisi A belum terpenuhi oleh Dishub Surabaya, oleh karena itu kami merasa akan memanggil kembali untuk hearing." ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Kamis (14/11/19).

Toni menjelaskan, Komisi A mempertanyakan kepada manajemen SPBU AKR apakah sudah dipenuhi izin-izin seperti amdal lalin dan keamanan. Karena berdampingan dengan objek vital nasional yaitu RRI apakah izin HO nya sudah terpenuhi, oleh karena itu kami akan memanggil kembali pihak-pihak terkait untuk hearing pada pekan depan.

"HP saja saat kita berada di SPBU harus matikan, apalagi ini ada frekuensi radio RRI yang tepat disamping SPBU AKR, jelas sangat membahayakan." tegasnya.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar kota Surabaya tersebut mempertanyakan, apakah manajemen SPBU AKR sudah memiliki Ki-Kar atau perkiraan dampak  terjadi sesuatu terhadap SPBU, karena ini lokasinya juga ditengah kota.

"Jakarta saja tidak ada SPBU ditengah kota, misalnya di Jalan Thamrin atau Panglima Soedirman, lah kok di Surabaya malah ditengah kota yang nota bene kawasan bisnis dan perkantoran." terangnya.

Toni kembali mengatakan, dalam polemik SPBU AKR dari sisi investasi memang cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, namun investasi yang masuk ke kota Surabaya, jangan sampai merusak estetika kota. "Bahkan jika perlu investasi yang masuk dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kota Surabaya,"ungkapnya.

Dirinya kembali menambahkan, keberadaan SPBU AKR di Jalan Pemuda Surabaya apakah pihak kelurahan setempat juga sudah meminta kepada manajemen SPBU AKR soal penyerapan tenaga kerja warganya. Pasalnya, investasi yang ada harusnya bisa menyerap tenaga kerja lokal, meski tidak 100% paling tidak 10% karyawannya berasal dari sekitar wilayah kelurahan yang ada.

"Investasi harus bisa menyerap tenaga kerja lokal, juga tetap menjaga estetika pembangunan kota Surabaya kedepannya." pungkasnya. (pan)

Foto : Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni
Labels:

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
Read more

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...
Read more