Skip to main content

Ajukan Upaya Hukum, Eksekusi Graha Astranawa Harus Dihentikan

SURABAYA (Mediabidik) - Andy Mulya, SH, salah satu anggota tim kuasa hukum pemilik Graha Astranawa Choirul Anam dengan tegas menyatakan bahwa rencana Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melakukan eksekusi tanah Graha Astranawa, Rabu (13/11/2019), harus dihentikan. 

Pasalnya, pihak PN Surabaya, Senin (11/11/2019) telah menerima gugatan perlawanan terhadap rencana eksekusi tersebut, dengan nomor perkara No: 1121/Pdt.Bth/2019/PN.Sby.

Bahkan PN Surabaya, Selasa (12/11/2019) sudah menetapkan Jadwal sidang perdana yang akan berlangsung Selasa (26/11/2019). 

"Semua pihak harus taat hukum, taat pada sistem peradilan yang ada," ujar Andi.

Masih Andi, dengan begitu, tidak boleh ada proses eksekusi yang sebelumnya bakal dilakukan Rabu (13/11/2019). Kalau dipaksakan, sama saja dengan melawan hukum. Karena itu, penjagaan Graha Astranawa (dilakukan) semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, iqomatul haq wal adl. Dalam Islam dihukumi 'wajib'. 

Andi kemudian menyitir sebuah hadits Nabi. Dan' Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" 

Beliau bersabda, 'Jangan kau beri padanya." Ia bertanya lagi, 'Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." 

'Bagaimana jika ia malah membunuhku, ia balik bertanya. "Engkau dicatat syahid", jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. _ 'Bagaimana jika aku yang membunuhnya?, ia bertanya kembali. "Ia yang di neraka", Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. Muslim no. 140).

Terlebih, mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). 

Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.

Isinya, perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri.

Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan. (opan)


Foto: Kondisi terkini persiapan simpatisan pihak Astranawa menghadang upaya eksekusi yang bakal dilakukan Rabu (12/11/2019) besok. Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Ketua Umum KONI Jatim M Nabil: Laga FIFA U-17 Moment Menentukan Timnas Indonesia ke Depan

SURABAYA|Mediabidik.Com - Ketua Umum KONI Jatim M Nabil mengemukakan, perhelatan laga sepak bola international U-17 di Indonesia, menjadi moment menentukan bagi Timnas Indonesia 50-10 tahun ke depan.  "Momen luar biasa, yang harus dimaksimalkan oleh semua stakeholder sepakbola nasional. Mulai dari klub hingga pemerintah. Kesempatan ini sangat jarang terulang. Hasilnya saya harapkan jadi fondasi kerangka timnas senior nanti," kata Nabil, pada Rabu (8/11/2023). Menurutnya, skuat Timnas U-17 besutan Bima Sakti Tukiman, tiga di antaranya berasal dari Jatim. Termasuk striker andalan Arkhan Kaka Putra Purwanto yang kini memperkuat Persis Solo. Yang paling istimewa, tentu saja keberadaan Figo Dennis Saputrananto. Pemain muda Persija Jakarta itu berasal dari satu daerah dengan M Nabil, yakni Kota Probolinggo. "Banyak pemandu bakat yang tertuju pada perhelatan Piala Dunia U-17 nanti. Pemain-pemain kita harus menunjukkan permainan terbaiknya agar mendapat perhatian dar

Selain Bangun Pasar Karah, Ada 6 Pasar Tradisional yang Jadi Prioritas Tahun Ini

SURABAYAIMediabidik.Com - Tahun ini pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPR KPP) akan membangun Pasar Modern di Jalan Karah dengan nilai anggaran Rp 4,5 miliiar dengan luas lahan 6000 M2.  Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung DPR KPP kota Surabaya mengatakan, itukan relokasi dari pasar tradisional di seberang jalan yang kondisinya tidak layak, arahan bapak walikota semua pasar yang pedagangnya tumpah ke jalan harus masuk kedalam. Seperti pasar Keputran, pasar Simo , Tembok, pabean dan Karah jadi prioritas bapak walikota. "Pasar Karah ini kan sudah tidak layak pasarnya, jadi mereka makan jalan/gang dan mereka akan dirapikan dan ditata semua di lokasi baru. Nantinya bekas pasarnya dibuat gedung serbaguna untuk kepentingan warga setempat. "ujar Iman kepada media ini, Kamis (18/1/2024).  Masih menurut Iman, rencana relokasi pasar itu sudah rencana lama dari dulu, namun dikarenakan kena Covid jadi rencana itu ter

PT Nitra Farmasi Edarkan Alkes Import Ilegal Asal Jepang

SURABAYA (Media Bidik) – Peredaran alat kesehatan(Alkes) produk Fuji Phycon asal Negeri Matahari Terbit (Jepang) yang sudah masuk ke Indonesia melalui Distributor tunggal PT Nitra Farmasi yang berkantor di jalan Percetakan Negara V No 10 Jakarta, ironinya alat kesehatan asal Jepang  yang diedarkan oleh PT Nitra Farmasi di Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di seluruh Indonesia, ternyata belum mempunyai IPAK(Ijin Penyaluran Alat Kesehatan) dari Departemen Kesehatan RI sesuai Permenkes No 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan(Alkes) dan Permenkes No 1190 Tahun 2010 tentang Ijin Edar Alkes. Perusahaan perdagangan farmasi milik Jarmansjah Joesoef  disinyalir melanggar Pasal 196 Undang-Undang  No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bisa diancam kurungan penjara selama 15 tahun atau denda sebesar Rp 15 milliar. Padahal perusahaan perdagangan farmasi milik pengusaha asal Padang Sumatera Barat ini sudah berdiri sejak tahun 2004 namun hingga kini belum meng