Skip to main content

Ketua Fraksi PAN DPRD Surabaya Soroti Adanya Mafia BPJS Kesehatan

SURABAYA (Mediabidik) - Banyaknya temuan maupun laporan yang diterima anggota DPRD kota Surabaya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)-PPP perihal banyaknya mafia BPJS yang dilakukan oknum petugas BPJS Kesehatan maupun oknum dokter, sehingga anggaran kesehatan masyarakat tersebut membengkak.

Ketua FPAN-PPP, Hamka Mudjiadi Salam SH, MH mengatakan, di masyarakat banyak keluhan dan saya menemukan sendiri permainan-permainan dirumah sakit, kejadian tersebut sudah lama kejadian seperti itu sudah lama.

"Dan semua itu berdasarkan kenyataan dilapangan," ujarnya, kepada media ini, Senin (11/11/2019).

Lebih lanjut Hamka menambahkan, coba nanti dari perwakilan Komisi D kami suruh mendalami terkait itu, untuk kordinasi dengan BPJS untuk meminimalisasi kerugian negara. 

"Secepatnya akan hearing dengan pihak BPJS, setelah kunjungan. Kalau BPJS itu kan kordinasinya dengan pusat dan untuk reaalisasinya otomatis melalui cabang," ungkapnya.

Saat ditanya soal arti mafia BPJS, dia menjelaskan, dirumah sakit kan biasa kordinasi antara dokter dengan petugas BPJS untuk pengeluaran anggaran dan sebagainya.

"Ada pembengkaan biaya melalui klaim klaim pengobatan, sehingga BPJS merugi. Misalnya permainan harga obat di rumah sakit-rumah sakit, sehingga tagihan rumah sakit membengkak akibatnya layanan kesehatan masyarakat tidak maksimal." paparnya. 

Hamka menambahkan, APBD Kota Surabaya tahun 2020 sudah disahkan dengan anggaran kesehatan yang cukup besar untuk melayani masyarakat disektor jaminan kesehatan. 

"Ini sangat penting, karena ditengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tentu sangat membebankan masyarakat." tegasnya.

Dirinya kembali mengatakan, ditengah kenaikan iuran BPJS Kesehatan pengawasan terhadap anggaran kesehatan masyarakat sangat penting, hal tersebut untuk memberantas adanya mafia BPJS Kesehatan.

"Dan pengawasan penggunaan anggaran BPJS Kesehatan yang ketat harus dilakukan, sehingga tingkat kebocoran bisa diminimalisir." pungkasnya. 

Sementara Kepala Cabang Kesehatan Surabaya Herman Dinata saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut melalui WA yang bersangkutan mebalas masih rapat.(pan)

Foto : Ketua fraksi PAN DPRD Surabaya Hamka Mudjiadi Salam
Labels:

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
Read more

Walikota Surabaya Jamin Tarif Trem Terjangkau

SURABAYA (Media Bidik) - Rencana proyek transportasi angkutan massal (AMC) berupa trem di Kota Surabaya semakin memperlihatkan progres signifikan.  Hal itu ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Direktorat Jenderal Perkeretapian, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tentang reaktivasi jalur kereta api dalam kota Surabaya di Balai Kota Surabaya, Rabu (23/9). Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken pada 28 April lalu. Menteri Perhubungan (Menhub), Ignasius Jonan dalam sambutannya mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan PKS tersebut, pembagian tugas antar instansi menjadi lebih detail. Kemenhub akan melaksanakan pembangunan proyek menggunakan APBN. Lalu PT KAI kebagian tugas menyiapkan lahan untuk depo trem serta pengoperasionalan moda transportasi tersebut...
Read more