Skip to main content

Oknum BBPJN V Pungli Pengusaha SPBU

SURABAYA – Dalih untuk membantu melancarkan Perijinan Pemanfaatan tanah Ruang Milik Jalan ( Rumija ) di persil jalan Gresik no 7 untuk SPBU, Oknum Sekertaris BBPJN V Waru yang berinisial WW menerima uang puluhan juta dari Direktur UD Cipta Karya Mandiri selaku pengelolah SPBU di jalan Gresik Surabaya.
Berdasarkan keterangan yang di dapat dari sumber koran ini menyebutkan bahwa oknum Sekertaris BBJN V telah menerima uang puluhan juta rupiah dari Direktur UD Cipta Karya Mandiri dengan tujuan untuk mempelancar ijin pemanfaatan tanah Rumija yang berlokasi di jalan Gresik," Pada bulan Maret kemarin Oknum BBPJN V yang berinisial WW telah menerima uang puluhan juta rupiah dari Direktur UD Cipta Karya Mandiri,  uang tersebut sebagai uang pelicin untuk memuluskan perijinan pemanfaatan tanah Rumija yang ada di persil jalan Gresik Surabaya, dan uang tersebut diberikan di Bali saat yang bersangkutan WW lagi Rapat kerja (Raker) disana selama dua hari,"terangnya
Masih menurut sumber koran ini mengatakan," Walaupun UD Cipta Karya Mandiri sudah menyetorkan uang puluhan juta rupiah kepada WW tetapi ijin untuk pemanfaatan tanah Rumija tersebut ternyata tidak keluar dengan alasan bahwa tanah yang dipakai untuk bangunan SPBU pada ruas jalan Gresik tidak tercatat pada daftar Simak BMN (Barang Milik Negara) BBPJN V Waru,"imbuhnya ( Pan )

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...