Skip to main content

Gagal Umroh, Wadul Polres

MOJOKERTO-Gamang kembali diperdaya, puluhan orang Jamaah gagal umroh Mojokerto rombongan KH Masrichan Asyari akhirnya rame-rame ke Polres Mojokerto. Rabu (19/03/2014). 

Mereka meminta agar Polres Mojokerto mendampingi hingga ada kepastian berangkat ke tanah suci Mekkah. Hal itu menyusul garansi yang diberikan Komisaris PT RSJS, penyelenggara umroh bermasalah tersebut.

"Tanggal 20 Maret, Nur Mufid selaku Komisaris PT Religi Sukses Jaya Sakti (RSJS) dihadirkan untuk menunjukkan syarat umroh dan memberikan penjelasan, maka kami terima. Betulkah ini tiket asli, betulkah kami sudah dibookingkan penginapan di sana, betulkah ada transportasi di sana, kami mohon didampingi karena kami buta hukum," ungkap Sholikhin, salah satu calon jamaah umroh saat mediasi di ruang eksekutif Polres Mojokerto.

Senada dilontarkan calon jamaah umroh, Ahmad Suud. Ia khawatir masa berlaku visa umroh kedaluarsa, lantaran hanya berlaku selama satu bulan, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2014. "PT RSJS menjanjikan berangkat tanggal 25 Maret. Sedang masa berlaku visa hingga 5 April. Bisa jadi waktu untuk ibadah umroh di tanah suci tidak mencukupi," telisiknya.

Namun Masrichan menyebut jika telah muncul kesepatan antara pihaknya dengan PT RSJS. "Tanggal 20 Maret besok Nur Mufid ke Mojokerto untuk memberikan dokumen perlengkapan para jamaah umroh. Diantaranya, paspor, visa, mova, tiket peswat pulang-pergi asli.

"Sesuai dengan kesepakatan, antara tanggal 22-25 Maret bisa berangkat umroh. Tapi kalau ada mlesetnya, saya sudah ada cadangan dana pribadi agar kita tetap bisa berangkat," janji Masrichan dalam mediasi.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto, AKBP Muji Ediyanto mengatakan, pihaknya akan mendampingi para jamaah selama proses negosiasi dengan PT RSJS. 

"Semua jamaah sepakat ingin tetap berangkat, kalau sampai tidak berangkat uangnya segera dikembalikan. Semua sepakat menunggu janji dari Nur Mufid yang sudah buat pernyataan tanggal 20 Maret akan datang langsung ke Mojokerto," jelas Muji.

Namun, lanjut Kapolres, jika PT RSJS tidak menepati janji kepada para jamaah, maka para jamaah akan membuat laporan resmi kepada pihaknya.

Terkait dugaan penipuan oleh CV Harta Mulia Sejahtera Jombang dan PT RSJS, Kapolres akan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, lebih dari seratus calon jamaah umroh Mojokerto dibawah bimbingan KH Masrihan Asyari urung berangkat ke tanah suci Mekkah dan kembali ke kediaman masing-masing.
Selama 11 hari, sejak 28 Februari mereka menunggu pemberangkatan. Namun lantaran tidak muncul kejelasan,
KH Masrihan Asyari yang menggandeng travel CV Harta Mulia Sejahtera akhirnya memutuskan kembali ke Mojokerto. Senin (10/03/2014) malam seluruh calon jamaah akhirnya kompak dan pulang dengan menggunakan bus.

Yang disayangkan, para calon jamaah ini hanya mendapat janji pemberangkatan namun ternyata isapan jempol belaka. Bahkan, mereka kembali mendapat janji akan diberangkatkan ke Jeddah, 22 Maret nanti. Janji travel yang akan memberangkatkan 22 Maret nanti, rupanya diragukan keluarga.

Sementara itu, terkait dengan jamaah yang mundur, pihaknya menjanjikan bakal melakukan pembayaran pada 5 April nanti.(wie)

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni