Skip to main content

Pemkot Surabaya Tularkan Resep Good Governance ke 14 Kepala Daerah


Surabaya - Banyaknya prestasi level nasional maupun internasional yang telah diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, membuat Surabaya jadi jujugan bagi banyak kepala daerah di Indonesia Banyak kepala daerah yang ingin belajar dari Surabaya. Nah, Pemkot Surabaya membuka pintu dan tidak keberatan bila keberhasilan dalam mewujudkan good governance, dicontoh oleh daerah-daerah lain.
 Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-721 tahun, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, bersama dengan 14 kepala daerah, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama jaringan lintas perkotaan di Balai Kota Surabaya, Sabtu (31/5).
Ke-14 daerah yang melakukan penandatanganan lintas kerja sama itu yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Medan, Pemkot Tebing Tinggi, Pemkot Batam, Pemkot Pekanbaru, Pemkot Depok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Pemkot Kediri, Pemkot Banjarmasin, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkot Palu, Pemkot Makassar dan Pemkab Jayapura. Momen tersebut juga menandai kerja sama Pemkot Surabaya dengan Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ITS, dan juga Kopertis wilayah VII Jatim.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, ketertarikan kepala daerah untuk menggunakan sistem elektronik Pemkot Surabaya seperti e-budgeting, bermula setelah Pemkot Surabaya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan presentasi terkait e-budgeting   beberapa bulan lalu.   
"Mereka tertarik bekerja sama. Kenapa kerja sama? Karena kami sudah ISO untuk pengamanan  Teknologi Informasi, jadi harus pakai pakta integritas. Sebab kalau tidak, bisa dibobol karena kami sudah proses sampai pencairan keuangan. Maka dari itu, hari ini kami lakukan penandatanganan beberapa kepala daerah," jelas walikota.
Dijelaskan Walikota Tri Rismaharini, kerja sama yang dilakukan adalah dalam bentuk Pemkot Surabaya memberikan softwere baik e-budgeting sampai perijinan. Bahkan, bila beberapa kepala daerah tersebut membutuhkan training, Pemkot Surabaya siap mengirimkan tenaga pelatihan. "Kita ndak bisa berikan IT nya karena di situlah proteksinya," ujar walikota.
Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengaku tidak keberatan bila sistem elektronik di Pemkot di copy paste kepala daerah lain. Bahkan dengan free alias gratis. "Ndak apa-apa. Supaya daerah lain juga maju. Kan ndak bisa Surabaya maju sendiri. Mereka akan bisa merasakan terjadi penghematan luar biasa, dan itu bisa mereka gunakan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Kalau kota lain warga nya sejahtera kan ndak ada pengemis atau pekerja datang ke Surabaya," papar walikota.
Walikota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan, selama ini, pihaknya sudah banyak belajar dari Surabaya. Beberapa program elektronik Pemkot Surabaya disebutnya telah diadopsi di Balikpapan. "Terakhir e-budgeting ini. Dengan e-budgeting kita bisa control. Benar apa kata Bu Risma bahwa dengan ini kita bisa melakukan efisiensi. Kita bisa manfaatkan dana untuk kepentingan lebih besar. Selama ini kan banyak yang ndak bisa dikontrol," tegas Rizal.
Dikatakan Rizal, pihaknya sudah lama meminta kerja sama dengan Pemkot Surabaya. Karena nya, pihaknya sangat berterima kasih kepada Walikota Surabaya yang telah membuka pintu untuk bekerja sama. Menurutnya, jika membuat sistem elektronik sendiri akan perlu tenaga dan biaya sendiri, serta sistem sendiri. "Surabaya ternyata bisa mempelopori. Kita banyak belajar dari Surabaya. Dari kementrian ndak dapat, dari Surabaya malah ndak dapat. Pokoknya kita datang," jelas Rizal.(pan)




Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...