Skip to main content

Pemkot Surabaya Tularkan Resep Good Governance ke 14 Kepala Daerah


Surabaya - Banyaknya prestasi level nasional maupun internasional yang telah diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, membuat Surabaya jadi jujugan bagi banyak kepala daerah di Indonesia Banyak kepala daerah yang ingin belajar dari Surabaya. Nah, Pemkot Surabaya membuka pintu dan tidak keberatan bila keberhasilan dalam mewujudkan good governance, dicontoh oleh daerah-daerah lain.
 Bertepatan dengan momentum peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-721 tahun, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, bersama dengan 14 kepala daerah, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama jaringan lintas perkotaan di Balai Kota Surabaya, Sabtu (31/5).
Ke-14 daerah yang melakukan penandatanganan lintas kerja sama itu yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Medan, Pemkot Tebing Tinggi, Pemkot Batam, Pemkot Pekanbaru, Pemkot Depok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Pemkot Kediri, Pemkot Banjarmasin, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkot Palu, Pemkot Makassar dan Pemkab Jayapura. Momen tersebut juga menandai kerja sama Pemkot Surabaya dengan Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ITS, dan juga Kopertis wilayah VII Jatim.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, ketertarikan kepala daerah untuk menggunakan sistem elektronik Pemkot Surabaya seperti e-budgeting, bermula setelah Pemkot Surabaya diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan presentasi terkait e-budgeting   beberapa bulan lalu.   
"Mereka tertarik bekerja sama. Kenapa kerja sama? Karena kami sudah ISO untuk pengamanan  Teknologi Informasi, jadi harus pakai pakta integritas. Sebab kalau tidak, bisa dibobol karena kami sudah proses sampai pencairan keuangan. Maka dari itu, hari ini kami lakukan penandatanganan beberapa kepala daerah," jelas walikota.
Dijelaskan Walikota Tri Rismaharini, kerja sama yang dilakukan adalah dalam bentuk Pemkot Surabaya memberikan softwere baik e-budgeting sampai perijinan. Bahkan, bila beberapa kepala daerah tersebut membutuhkan training, Pemkot Surabaya siap mengirimkan tenaga pelatihan. "Kita ndak bisa berikan IT nya karena di situlah proteksinya," ujar walikota.
Walikota perempuan pertama di Kota Surabaya ini mengaku tidak keberatan bila sistem elektronik di Pemkot di copy paste kepala daerah lain. Bahkan dengan free alias gratis. "Ndak apa-apa. Supaya daerah lain juga maju. Kan ndak bisa Surabaya maju sendiri. Mereka akan bisa merasakan terjadi penghematan luar biasa, dan itu bisa mereka gunakan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Kalau kota lain warga nya sejahtera kan ndak ada pengemis atau pekerja datang ke Surabaya," papar walikota.
Walikota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan, selama ini, pihaknya sudah banyak belajar dari Surabaya. Beberapa program elektronik Pemkot Surabaya disebutnya telah diadopsi di Balikpapan. "Terakhir e-budgeting ini. Dengan e-budgeting kita bisa control. Benar apa kata Bu Risma bahwa dengan ini kita bisa melakukan efisiensi. Kita bisa manfaatkan dana untuk kepentingan lebih besar. Selama ini kan banyak yang ndak bisa dikontrol," tegas Rizal.
Dikatakan Rizal, pihaknya sudah lama meminta kerja sama dengan Pemkot Surabaya. Karena nya, pihaknya sangat berterima kasih kepada Walikota Surabaya yang telah membuka pintu untuk bekerja sama. Menurutnya, jika membuat sistem elektronik sendiri akan perlu tenaga dan biaya sendiri, serta sistem sendiri. "Surabaya ternyata bisa mempelopori. Kita banyak belajar dari Surabaya. Dari kementrian ndak dapat, dari Surabaya malah ndak dapat. Pokoknya kita datang," jelas Rizal.(pan)




Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni