Skip to main content

Infrastruktur Pengairan dan Jalan di Dapil I Jadi Perhatian Utama Komisi D Jatim

SURABAYA ( Media Bidik ) – Drh.H.Hamy Wahyunianto.MM wakil rakyat yang mewakili masyarakat Surabaya - Sidoarjo, melihat persoalan infrastruktur pengairan dan jalan di daerah tersebut masih perlu perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi Jatim, masalah ini sering dikeluhkan konstituennya ketika dirinya melakukan tugas reses dalam menjaring aspirasi masyarakat.

" Saya melihat terutama di daerah Sidoarjo khususnya di Balongbendo,Suko,dan Sedati hampir semua mengeluhkan persoalan infrastruktur pengairan, sehingga ketika musim penghujan daerah tersebut selalu mengalami banjir parah sampai terisolasi dan perlu bantuan," tegasnya saat Reses di Jojoran -Surabaya, Minggu (3/40).

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Jatim meminta kepada Dinas PU Pengairan Jatim untuk segera melakukan revitalisasi sungai di daerah tersebut agar sungai-sungai bisa lancar dengan melakukan pengerukan dan pelebaran sungai, sehingga daerah tersebut tidak lagi terendam banjir ketika musim penghujan tiba," terang Ustad hamy.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan ini menegaskan terhadap persoalan  infrastruktur jalan yang rusak, dirinya mendesak kepada Dinas PU Bina Marga segera melakukan perbaikan jalan rusak tersebut, mengingat banyak jalan yang rusak bisa menyebabkan lambatnya arus lalu lintas sehingga bisa berdampak memperlambat perekonomian bagi masyarakat yang hendak melakukan aktifitas bekerja.

" Kebetulan Dinas PU Bina marga dan Dinas PU Pengairan Jatim adalah mitra kerja dari Komisi D, jadi dirinya akan mendasak kepada dinas terkait tersebut untuk segera melakukan perbaikan baik Infrastruktur jalan rusak maupun revitalisasi sungai agar tak lagi ada air meluap ke pemukiman akibat aliran sungaiyang tak lancar,"pungkasnya. (rofik)  
       
    
      

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni