Skip to main content

Pansus Tambang DPRD Jatim Meminta Bupati Malang Berikan Data Akurat

anggota Pansus tambang DPRD Jatim, Miftahul Ulum
SURABAYA ( Media Bidik ) - Pansus Tambang DPRD Jatim mendesak Bupati Malang Rendra Kresna yang hadir dalam memenuhi panggilan Pansus tambang DPRD Jatim di gedung DPRD Jatim guna memberikan penjelasan data tambang yang ada di daerah malang secara akurat.

Menurut anggota Pansus tambang DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengatakan ada beberapa data yang diberikan ke Pansus dan Dinas ESDM Jatim minim sekali, " Kami minta data soal jumlah pertambangan di Malang. Namun Bupati Malang mengaku tidak membawa datanya dan akan disampaikan menyusul. Seharusnya dia harus siap data. Terkesan menyembunyikan permasalahan pertambangan di Malang,"ungkap Gus Ulum,Kamis (21/4)   .

Politisi PKB ini menambahkan bahwa Bupati Malang juga  teledor dalam mengurus perijinan pertambangan di Malang."Ada pertambangan di Malang yang tak dimasukkan dalam RTRW(Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) Malang. Padahal perijinan pertambangan bisa keluar kalau sudah dimasukkan dalam RTRW daerah. Ini keteledoran dari Bupati Malang," imbuhnya..

Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna mengaku dirinya menyerahkan sepenuhnya perijinan pertambangan di Malang ke Dinas ESDM Jatim." Saya serahkan semuanya ke Dinas Propinsi untuk mengecek pertambangan di Malang. Kami tak ikut-ikut soal masalah tersebut. Silahkan tanya semua ke ESDM Jatim,"terangnya.

Soal ditanya ketidakhadiran dirinya beberapa waktu lalu dalam pemenuhan pemanggilan pansus, Rendra mengaku terjadi miskomunikasi dengan pansus."Saya sudah perintahkan Wabup menemui pansus. Namun wabup ternyata tak mengikuti pertemuan dengan pansus,"tandas Kresna.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah