Skip to main content

Pemkot Surabaya Nunggak Hutang Raskin Rp.4,75 Milliar

beras raskin dari bulog jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) – Jatah beras gratis untuk warga miskin (Raskin) yang digalakan oleh pemkot Surabaya tahun 2016 menuai masalah, pasalnya beras raskin yang dibagikan kepada masyarakat Surabaya sejak bulan Januari – April 2016 dari Perum Bulog Jatim masih belum dibayar oleh Pemkot Surabaya. Tidak tanggung-tanggung hutang yang belum dibayar oleh pemkot Surabaya sebesar Rp 4,75 miliar.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Divre Bulog Jatim, Witono yang dikutip dari situs Dinas Infokom Jatim, " Saya belum tahu kalau raskin untuk Surabaya itu dibayar APBD. Tapi setelah saya tanyakan ke Subdivre memang digratiskan tapi sudah empat bulan ini belum bayar. Nilainya itu miliaran dan sampai sekarang raskin masih tetap disalurkan tapi pembayarannya belum jelas. Katanya tunggu perwali (peraturan walikota)," terangnya, Selasa (19/4) siang.
Dalam situs tersebut Kepala Divre Bulog Jatim, Witono berharap pembayaran tunggakan raskin yang ditanggung Pemkot Surabaya bisa segera diselesaikan.
"Kami beli gabah dan beras petani itu pinjam dari bank pemerintah dengan bunga komersil. Kalau sekarang ada tunggakan pembayaran (dari APBD Pemkot Surabaya) kami bisa rugi dong," katanya.
Sementara itu, Kepala Bapemas kota Surabaya, Nanis Chairani Pemkot Surabaya, ketika dikonfirmasi via Telpon mengatakan:" Pemkot belum melakukan pembayaran mulai bulan Pebruari – April , dan itu kami hanya menunggu Perwalinya selesai , kalau payung hukumnya belum ada , kami tidak berani membayar,"ujarnya.Kamis(21/4).
Masih menurut Nanis, kalau masalah uangnya itu sudah ada mas, tinggal nunggu perwalinya saja, mungkin bulan ini ( April – Red )  ini sudah kelar, dan secepatnya nanti kita bayar tunggakan raskin di Perum Bulog," tambahnya.
Jika dihitung sesuai biaya tebus raskin sebesar Rp 1.600 per kg, maka biaya yang ditanggung Pemkot Surabaya tiap bulannya mencapai Rp 1,58 miliar. Dengan alokasi penyaluran Januari hingga April biaya yang ditanggung Pemkot Surabaya mencapai Rp 6,3 miliar. Namun penyaluran raskin empat bulan tersebut masih sebanyak 75 persen sehingga dana yang seharusnya dibayarkan saat ini mencapai Rp 4,75 miliar.
Dengan menggratiskan raskin bagi warga Kota Surabaya, maka perhitungan per tahun dari beban APBD Kota Surabaya mencapai Rp 19 miliar. Di Jawa Timur penerima raskin secara keseluruhan berjumlah 2.857.469 RTSPM yang besarnya mencapai 42.862 ton per bulan telah tersebar di 8.506 titik distribusi.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni