Skip to main content

Ketua DPW PPP Musyaffa Noer Siap Maju di Pilgub Jatim

Anggorta Komisi B DPRD Jatim H. Rofik
SURABAYA ( Media Bidik ) - Bursa Calon Gubernur di Jatim semakin hari semakin seru. Setelah Halim Iskandar yang terang-terangan maju lewat PKB dan Gus Ipul yang masih nunggu dipinang parpol lain, kini giliran Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Noer yang akan maju di Pilgub Jatim yang akan bergulir tahun 2018 mendatang.

Dukungan tersebut dilontarkan  Anggorta Komisi B Jatim," Kami anggota Fraksi PPP DPRD Jatim mendukung penuh dan mendorong Musyaffa Noer untuk maju di Pilgub Jatim, beliau kader potensial PPP Jatim dan layak dicalonkan PPP Jatim,"ungkap anggota FPPP Jatim H.Rofik .

Politisi tampan asal Lumajang ini mengatakan saat ini sedang dijalin komunikasi dengan parpol lain untuk mengusung atau mendukung Drs.H.M .Musyaffa Noer. MM sebagai calon Gubernur Jawa Timur ."Sudah ada pembicaraan dengan parpol-parpol lain," terang Rofik Anggota Komisi B DPRD Jatim,Sabtu (23/4).

Dijelaskan Rofik bahwa saat ini di internal partai berlambang Ka'bah (PPP) sendiri sudah dilakukan sosialisasi didaerah untuk mendukung Musyaffa Noer sebagai cagub Jatim. " Sekarang ini pak Musyaffa sudah turun ke daerah-daerah melakukan penyapaan untuk mensosialisasikan pencalonannya. Begitu juga tingkat DPC PPP se Jatim beserta sayapnya sudah turun mensosialisasikan ini," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...