Skip to main content

Komisi E Himbau TKW Harus Kuasai Bahasa guna Hindari Kekerasan

Moch.Eksan Anggota Komisi E DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) – Maraknya kekerasan yang terjadi pada Tenaga Kerja Wanita ( TKW) asal Indonesia disebabkan kurang menguasainya bahasa dimana para TKW bekerja di Negara tersebut, pasalnya dari data yang ada, TKW asal Indonesia sering dianiaya oleh majikannya sampai ke tindak pelecehan seksual.

Menurut Moch.Eksan Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat ( Kesra) mengatakan," Pemerintah harus serius mengawasi  terhadap lembaga-lembaga penyalur para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri, sebab lembaga yang diberi wewenang untuk menyalurkan para TKI kurang memperhatikan skil atau kemampuan para TKI khsususnya para Tenaga Kerja Wanita, karena berdasarkan kejadian di lapangan para majikan sering melakukan penganiayaan terhadap TKW Indonesia."pungkasnya.

Moch Eksan juga menambahkanm," Jangan karena para TKI ini sudah memenuhi administrasi dalam pemberangkatan keluar negeri, terus seenaknya lembaga tersebut memberangkatkan TKI, akan tetapi lembaga penyalur tak pernah memikirkan kemampuan para TKI tersebut terutama soal penguasaan bahasa," terang Eksan, Rabu (27/4).

Politisi dari Partai Nasdem ini mencontohkan kasus yang sering aterjadi pada asisten rumah tangga atau pembantu akibat kurang fahamnya bahasa yang di perintahkan oleh majiannya. " Seperti juragan menyuruh pembantunya untuk di buatkan kopi namun karena sang pembantu tersebut tidak mengerti bahasa juragannya maka di buatkan teh, sehingga membuat majikanya marah, itu kan konyol namanya," papar nya.

Maka itu untuk menghindari kasus kekerasan terhadap TKI khususnya para tenaga kerja wanita keluar negeri, Komisi E menghimbau kepada Pemerintah agar memberikan regulasi bagi para lembaga penyalur TKI keluar negeri untuk memberikan pelatihan yang serius, supaya para TKI yang siap kerja keluar negeri sudah berbekal ketrampilan yang didapat dari lembaga penyalur TKI. "Yang paling utama adalah penguasaan bahasa dimana tenaga kerja Indonesia ( TKI) bekerja di Negara lain, " imbuh Eksan. (rofik)  

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...