SURABAYA ( Media Bidik ) – Persoalan pendidikan dan kesehatan yang ada di pulau Madura, kini menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jatim, pasalnya sewaktu pimpinan DPRD Jatim Drs.H.Achmad Iskandar MSi melakukan tugas reses dipulau penghasil garam guna menjaring aspirasi masyarakat Madura mayoritas persoalan tersebut selalu dikeluhkan seluruh warga. Wakil Rakyat yang maju dari dapil Madura ini merasa prihatin ketika konstituennya selalu dihadapkan sulitnya mendapatkan layanan kesehatan terutama ketika sakit menggunakan kartu pasien BPJS.
Dengan adanya BPJS, seharusnya masyarakat merasa terbantu dari beban biaya Rumah Sakit yang cukup mahal, namun faktanya banyak pesien yang menggunakan kartu BPJS selalu di nomer duakan dengan pasien umum." Pihak BPJS seharusnya bisa mengcover masyarakat yang sakit jika menggunakan kartu BPJS, sebab mereka setiap bulannya membayar premi yang sudah di tentukan oleh pihak BPJS, maka kalau ada yang sakit sudah menjadi kewajiban bagi BPJS untuk mengcover pasien ke Rumah Sakit agar di perlakukan seperti pasien umum lainnya," terang mantan anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesehatan.
Sementara itu persoalan Pendidikan, dihadapan Konstituen masyarakat Blega Kabupeten Bangkalan, Pria yang selalu familier dengan wartawan ini menyampaikan supaya warga Blega tidak usah resah terkait pengambil alihan kewenangan pemerintah kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, karena dari keluhan masyarakat Blega-Bangkalan, warga masih bingung terkait perihal tersebut, sebab selama ini mereka mengetahui kalau anak yang sekolah di bangku SMA dan SMK menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
" Pada prinsipnya sama saja, kewenangan SMA dan SMK diambil oleh Pemerintah provinsi tidak ada pengaruhnya, justru sekarang di kelolah Provinsi anggaran pendidikan lebih tinggi, dan otomatis akan bisa memacu para siswa untuk lebih berprestasi dari tahun sebelumnya ketika di kelola oleh Pemkab setempat," jelas pak Is dihadapan warga Blega - Bangkalan,Selasa (29/3). (rofik)
Comments
Post a Comment