Skip to main content

Pimpinan Dewan minta Pemprov Serius Tangani Kesehatan & Pendidikan Dapil XI

SURABAYA ( Media Bidik ) – Persoalan pendidikan dan kesehatan yang ada di pulau Madura, kini menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jatim, pasalnya sewaktu pimpinan DPRD Jatim Drs.H.Achmad Iskandar MSi melakukan tugas reses dipulau penghasil garam guna menjaring aspirasi masyarakat Madura mayoritas persoalan tersebut selalu dikeluhkan seluruh warga. Wakil Rakyat yang maju dari dapil Madura ini merasa prihatin ketika konstituennya selalu dihadapkan sulitnya mendapatkan layanan kesehatan terutama ketika sakit menggunakan kartu pasien BPJS.

Dengan adanya BPJS, seharusnya masyarakat merasa terbantu dari beban biaya Rumah Sakit yang cukup mahal, namun faktanya banyak pesien yang menggunakan kartu BPJS selalu di nomer duakan dengan pasien umum." Pihak BPJS seharusnya bisa mengcover masyarakat yang sakit jika menggunakan kartu BPJS, sebab mereka setiap bulannya membayar premi yang sudah di tentukan oleh pihak BPJS, maka kalau ada yang sakit sudah menjadi kewajiban bagi BPJS untuk mengcover pasien ke Rumah Sakit agar di perlakukan seperti pasien umum lainnya," terang mantan anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesehatan.

Sementara itu persoalan Pendidikan, dihadapan Konstituen masyarakat Blega Kabupeten  Bangkalan, Pria yang selalu familier dengan wartawan ini menyampaikan supaya warga Blega tidak usah resah terkait pengambil alihan kewenangan pemerintah kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, karena dari keluhan masyarakat Blega-Bangkalan, warga masih bingung terkait perihal tersebut, sebab selama ini mereka mengetahui kalau anak yang sekolah di bangku SMA dan SMK menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.

" Pada prinsipnya sama saja, kewenangan SMA dan SMK diambil oleh Pemerintah provinsi tidak ada pengaruhnya, justru sekarang di kelolah Provinsi anggaran pendidikan lebih tinggi, dan otomatis akan bisa memacu para siswa untuk lebih berprestasi dari tahun sebelumnya ketika di kelola oleh Pemkab setempat," jelas pak Is dihadapan warga Blega - Bangkalan,Selasa (29/3). (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni