Skip to main content

Pembangunan Underpass Bundaran Satelit akan Dilaksanakan Mei 2016

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini
SURABAYA (Media Bidik) - Rencana Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya melakukan pembangunan jalan bawah tanah atau underpass di Bundaran Jalan Mayjen Soengkono menuju jalan HR Muhammad atau yang dikenal dengan Bundaran Satelit, akan dimulai pada Mei 2016 nanti. Pembangunan jalan bawah tanah yang direncanakan sepanjang 473 meter ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 1,5 tahun.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur, Totok Lusida usai bertemu dengan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya di Balai Kota Surabaya, Selasa (19/4) siang. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, beberapa investor yang ikut terlibat dalam pembangunan underpas Bundaran Satelit ini.   

"Pembangunannya bisa dimulai pada Mei karena tender utilitas nya kelihatannya selesai di bulan Mei. Sehingga pengerjaannya bisa paralel. Investor nya juga sudah ketemu semua. Ada 20 investor," tegas Totok Lusida di Balai Kota.

Menurut Totok Lusida, Wali Kota Surabaya menginginkan agar pembangunan underpass tersebut bisa selesai sebelum dua tahun dari sekarang. Sebab, mengacu pada perhitungan wali kota, dalam dua tahun mendatang, kawasan Surabaya Barat akan macet parah. Karenanya, bila underpass tersebut sudah bisa difungsikan, tentunya akan sangat signifikan untuk mengurai kepadatan lalu lintas.  

"Bu wali minta 1,5 tahun sudah selesai. Karena perkiraan bu wali, dua tahun dari sekarang, Surabaya Barat bisa lock (terkunci) kalau ini belum beres," sambung Totok.

Terkait kondisi di lokasi pengerjaan yang sempat terkendala adanya beberapa utilitas dari beberapa instansi seperti pipa PDAM, jaringan kabel PT PLN dan perusahaan seluler, Totok menyebut sudah tidak ada masalah. "Tadi sudah disampaikan oleh kepala dinas (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ) ke bu wali, Pemkot sudah melaksanakan, sehingga tinggal untuk tender bisa selesai Mei dulu. Intinya kita jalan paralel. Kalau nunggu utilitas dulu, ya bisa tahun depan baru mulai. Perkriaan saya, kalau pengerjaannya dilembur, bisa selesai 1,5 tahun," sambung dia.

Terkait anggaran, Totok Lusida menyebut anggarannya di bawah angka 80 miliar.  Menurutnya, pembangunan underpass Bundaran Satelit ini dibiayai oleh pengembang. Sementara Pemkot kebagian penanganan utilitas. "Anggaran kira-kira di bawah 80 miliar rupiah. Untuk developernya, itu ada formula perhitungannya terhadap lokasi, lahan, ketinggian, jumlah orang yang masuk memakai jalan di Surabaya Barat. Itu diperhitungkan untuk partisipasi," sambung dia.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menegaskan, underpass di Bundaran Jalan Mayjen Soengkono menuju Jalan HR Muhammad tersebut memang harus segera dimulai pengerjaannya. Sebab, bila tidak segera dimulai, di kawasan Surabaya Barat bisa terjadi kemacetan akut.

"Saya mengundang bapak/ibu rapat di sini karena saya pengen tahu progress nya. Kita ingin dorong agar underpass ini segera terealisasi sehingga kita bisa selesaikan masalah urgen untuk akses di sana," jelas wali kota.

Disampaikan wali kota, Pemkot Surabaya selama ini telah membangun beberapa jalan baru. Tidak hanya di kawasan pusat kota, tetapi juga menyebar di kawasan Surabaya lainnya. Tujuannya, dengan adanya infrastruktur yang bagus, maka roda perekonomian di Surabaya bisa bergerak dinamis. "Saya berusaha membuat suasana usaha di Surabaya lebih bagus. Karenanya, kita harus berpikir tidak biasanya (out of the box) karena Surabaya ini sudah semakin dikenal," sambung mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.    

Sebelumnya, pembangunan jalan bawah tanah di Bundaran Satelit tersebut telah ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama tepat di bundaran Jalan Mayjen Sungkono pada 25 September 2015.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni