Skip to main content

Komisi D Jatim Himbau ESDM Lebih Serius Tangani Semburan Lumpur di Bojonegoro

H.Surawi Anggota Komisi D DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) – Semburan lumpur yang terjadi di desa Njari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro harus ditangani serius oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) setempat, pasalnya apabila diabaikan dan dianggap sepeleh, dampaknya mungkin dipastikan bisa meluas seperti yang telah terjadi di Porong Lapindo,Sidoarjo.

Hal tersebut menjadi perhatian H.Surawi Anggota Komisi D DPRD Jatim mengingatkan supaya Dinas ESDM setempat berkoordinasi dengan ESDM Provinsi Jatim untuk menangani semburan lumpur yang terjadi di kabupaten Bojonegoro tersebut." Jangan karena semburannya cuma satu titik, ESDM menganggap hal itu sepeleh, karena dari yang kecil kalau di biarkan akan menjadi besar dan itu jangan sampai terjadi," ungkap Surawi.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan,  jika berdasarkan laporan dari ESDM Kabupaten Bojonegoro bahwa semburan lumpur tersebut tidak mengandung bahan yang berbahaya seperti di Minarak Lapindo Porong Sidoarjo.

Pengurus di DPD Partai Demokrat Jatim ini menjelaskan, bahwa semburan ini harus ditangani secara serius dan tidak boleh dianggap remeh meskipun tidak mengandung bahan yang berbahaya." Pihak Komisi D DPRD Jatim menghimbau kepada ESDM setempat untuk berkoordinasi dengan ESDM Jatim supaya menangani kejadian semburan yang terjadi didaerah Bojonegoro," terang Surawi yang maju dari Dapil IX meliputi Bojonegoro dan Tuban tersebut.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...