Penggelolahan TPA Benowo Menghasilkan Energi Listrik 2 Mega Watt

SURABAYA ( Media Bidik ) - Kota Surabaya menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampahnya berhasil mengolah sampah menjadi energi listrik, dan energi listriknya dibeli ke PLN.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, Aditya Wasita, Kamis (14/4) kepada awak media saat memberi paparan dikantor Bagian Humas, kamis (14/04). Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan bahwa pengelolaan sampah menjadi energi listrik dilakukan sejak 2015. Proses pengolahan sampah menjadi listrik yang berjalan saat ini menggunakan sistem landfill Gas."Jadi, dari Sanitary Landfill, gas metan yang dihasilkan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik," terangnya.

Lebih lanjut, Ia mengungkapkan, untuk sejauh ini jumlah energi yang dihasilkan dari pengolahan sampah di TPA Benowo mencapai 2 Mega Watt. Sedangkan, potensinya berkisar 10 Megawaat, dari total sampah yang masuk ke TPA yang mencapai 1.400 Ton per harinya."2 Megawatt itu dari proses landfill, sedangkan 8 Megawatt pemanfaatannnya nanti menggunakan sistem gasifikasi, yakni dengan sistem pemanasan," jelasnya.

Namun demikian, menurutnya, pengolahan dengan sistem gasifikasi belum dilaksanakan, karena masih mendatangkan peralatan dari luar negeri. Ia memperkirakan, sistem tersebut bisa berjalan di akhir tahun 2017."Untuk Gasifikasi, sekarang masih tahap pembangunan infrastruktur dan mendatangkan peralatan dari luar," papar Aditya.

Aditya menambahkan, energi yang dihasilkan langsung disupplay ke jaringan PLN. Ia mengaku, untuk pengolahan sampah menjadi energi listrik, pemerintah kota bekerjasama dengan PT. Sumber Organik, dengan masa kontrak sekitar 20 tahun."Setelah masa itu, pengelolaannya akan dikembalikan ke pemerintah kota," tuturnya.

Adiyta mengaku, sebenarnya sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2016 tentang Percepatan pembangunan Listrik berbasis sampah, ada 7 daerah yang dijadikan pilot projectnya. Tujuh daerah itu, meliputi, Surabaya, Jakarta, Tangerang, Bandung, Surakarta, Makasar dan Semarang. Setelah Surabaya berhasil mengolah sampah menjadi energi listrik, beberapa daerah tersebut melakukan studi banding ke TPA Benowo.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog