Skip to main content

Sidak Komisi E Jatim Menemukan Tenaga Kerja Asing di Tjiwi Kimia dan Ajinomoto

Suli Daim Wakil Ketua Komisi E saat melakukan sidak
SURABAYA ( Media Bidik ) -  Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan komisi E DPRD Jatim di dua Perusahaan yaitu perusahaan Tjiwi Kimia dan Ajinomoto menemukan tenaga asing mulai dipekerjakan di Jatim, sebab itu secepatnya pihak DPRD Jatim akan memanggil Kadisnakertransduk untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap tenaga asing tersebut.

Suli Daim Wakil Ketua Komisi E saat melakukan sidak di kedua tempat tersebut  mengatakan saat ini sudah banyak perusahaan di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto menerima banyak tenaga kerja asing asal negara Cina, Taiwan, Kanada,Australia dan Jepang.

Dijelaskan Sulin Daim bahwa alasan perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing, karena gaji mereka jauh lebih murah dari gaji pekerja lokal yang harus mengikuti standar UMK, untuk itu hari ini Komisi E melakukan sidak ke sejumlah perusahaan untuk mengetahui secara langsung fakta di lapangan.

" Komisi E akan mengevaluasi secara tegas sistem keluar masuknya tenaga kerja, karena pihak Komisi E tidak ingin MEA malah membuat jumlah penganguran di Jatim meningkat," terang pria yang akrab dipanggil kang Suli ini.

Politiisi asal Fraksi PAN menegaskan, selain itu, Disnakertransduk (Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan) Jawa Timur harus melakukan upaya pengawasan secara ketat dengan mendata semua perusahaan, berapa tenaga kerja lokal dan berapa jumlah tenaga kerja asing, jangan sampai salah satu perusahaan jumlah tenaga kerjanya didominasi tenaga asing.

" Karena itu pihak Komisi E DPRD Jatim  akan mempersiapkan Peraturan Daerah ( Perda) Perlindungan Tenaga Kerja,dan secepatnya pembahasan akan dilakukan di sidang Paripurna," pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...