Skip to main content

Ombusman Pertanyakan Keseriusan Pemkot dan DPRD Surabaya

foto anggota komisi A DPRD Surabaya
SURABAYA ( Media Bidik ) – Keseriusan pemkot Surabaya dalam menyelesaikan sengketa tanah BTKD seluas 76.800 m2 di Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Surabaya antara Warga dengan PT Agra Paripurna, dipertanyakan oleh Ombusman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur, Pasalnya terkait sengketa tanah BTKD di kelurahan Kedurus pihak ORI sudah dua kali kirim surat ke Walikota maupun ketua DPRD Surabaya perihal permintaan penjelasan terkait status tanah BTKD tersebut.

Ironinya surat permintaan penjelasan yang dikirimkan ORI pada tanggal 21 Januari 2016 dan tanggal 15 Februari 2016 lalu hingga kini belum ada balasan maupun jawaban sama sekali, baik dari DPRD maupun Walikota Surabaya, padahal sebelumnya pemkot Surabaya melalui Kabag Humasnya M.Fikser menjelaskan," Surat tersebut sudah turun dan masih dirapatkan di Asisten I, dari hasil rapat tersebut nanti akan kirimkan ke Ombusman, kalau warga mau tau jawabannya silahkan tanya langsung ke Ombusman,"terangnya.

Pernyataan tersebut dibantah langsung oleh salah satu anggota Ombusman Perwakilan Jatim saat memberi keterangan ke perwakilan warga Kedurus menjelaskan," Perihal masalah itu kami dari pihak ORI Jatim, hingga saat ini masih belum menerima jawaban baik, dari DPRD maupun Walikota Surabaya, dan kami pasti akan memberikan tembusan kepada warga apabila sudah mendapatkan jawaban, karena itu bagian dari prosedur dan kami juga akan transparan dalam melayani setiap laporan pengaduan,"pungkasnya. Senin (11/4).

Sedangkan Asisten I pemkot Surabaya yang membidangi pemerintahan Yayuk Eko Agustin saat dikonfirmasi belum bisa menjawab karena yang bersangkutan sedang berkemas untuk persiapan berangkat berangkat Umroh hari," Ada apa mas, aq sekarang lagi persiapan berangkat umroh hari ini,"paparnya, Selasa (12/4).

Dilain tempat saat Bidik konfirmasi masalah tersebut ke Adi Sutarwijono atau Awi wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi Pemerintahan menjelaskan," Kita satu kali mendapat surat dari Ombusman dan surat itu kita terima pada tanggal 23 Februari 2016 lalu, dan segera akan kita balas ke Ombusman, dan apabila warga pingin hearing terkait masalah tersebut silakan warga kirim surat beserta dokumen-dokumen ke Komisi A langsung dan nanti akan kita bantu,"ucapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni