Skip to main content

Komisi B desak Bulog Jatim Segera Tagih Tunggakan Hutang Raskin Pemkot Surabaya

Ir.Yusuf Rohana Anggota Komisi B DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) – Komisi B DPRD Jatim menghimbau bagi Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten yang mengambil beras gratis bagi warganya yang tak mampu  ( Raskin ) di Badan Urusan Logistik (Bulog) Jatim supaya tidak hutang terlalu menumpuk, pasalnya Bulog di Jatim saat ini tanpa support dari APBN, artinya dalam mendapatkan dana dari dana komersil yaitu dana dari pemerintah yang bunganya cukup signifikan.

Hal tersebut dikatakan Ir.Yusuf Rohana Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian meminta kepada Bulog segera menagih hutang kepada Pemkot maupun Pemkab yang menunggak hutang raskin, hal ini perlu di tekankan agar pemkot maupun pemkab tidak menyepelehkan persoalan tersebut, sebab ini akan berpengaruh pada perekonomian Jawa Timur khusunya bagi para petani.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim menjelaskan, seperti diketahui bahwa terhitung mulai bulan Januari sampai April 2016 Pemerintah Kota Surabaya telah menunggak hutang Raskin ke Bulog Jatim sebesar Rp 4,75 Milliar, dan ini semestinya tidak perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya mengingat anggaran Raskin bagi warga Surabaya cukup besar.

" Saya minta kepada Bulog Jatim segera menagih hutang raskin ke Pemerintah Kota Surabaya, sebab jika tak ditagih secepatnya dikhawatirkan akan menganggu perekonomian di Jawa Timur mengingat Jatim merupakan Lumbung Pangan Nasional," tegas Yusuf dengan nada tinggi,Senin (25/4).

Politisi yang selalu vocal diantara rekan sejawatnya ini menambahkan, sebaiknya Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten tidak perlu nunggak hutang yang cukup banyak ke Bulog, dan sebaliknya  Bulog harus tegas menagih hutang bagi pemkot/pemkab secara prosedural dan secapatnya.

" Sekali lagi saya tegaskan agar Bulog Jatim tagih hutang raskin di Pemkot Surabaya secepatnya dan tolong jangan sampai 1juta ton lebih serapan  yang tersedia terganggu atau terpengaruh  oleh hutang yang dilakukan Pemkot Surabaya saat ini," tegas Yusuf Rohana.(rofik) 
          

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni