Skip to main content

Plt Ketum PPP Emron Pangkapi beri batas 5 hari Djan Faridz ikut Muktamar Islah

 Emron Pangkapi Plt Ketua Umum DPP PPP
SURABAYA ( Media Bidik ) - Emron Pangkapi Plt Ketua Umum DPP PPP memberi waktu kepada Djan Faridz selama 5 hari kedepan, terhitung tanggal 3 April untuk menyetujui dan bergabung dalam pelaksanaan muktamar islah PPP di Pondok Gede –Jakarta yang akan digelar  pada tanggal 8 hingga 11 April 2016 mendatang.

"Saya terus berkomunikasi dengan Pak Djan Faridz baik melalui WA maupun ketemuan langsung agar mau ikut muktamar Islah., namun sepertinya beliau masih bersikukuh bahwa PPP yang sah adalah keputusan MA yaitu  muktamar Jakarta," ucapnya  saat membuka Mukerwil PPP Jatim ke 4 di Hotel Novotel - Surabaya, Minggu (3/4).


Ditegaskan Emron,bahwa jika Djan Faridz masih bersikukuh untuk tidak ikut dalam Muktamar Islah, jangan salahkan nanti kalau pihaknya ( PPP  Romy) akan mempermasalahkan Muktamar Jakarta yang tidak diakui oleh Pemerintah. " Parpol yang sah adalah parpol yang diakui oleh Pemerintah melalui Kemenkumham,akan tetapi faktanya Muktamar Jakarta kubu Djan faridz tidak diakui oleh Pemerintah, maka dihimbau agar Djan Faridz legowo dan segera mengikuti Muktamar Islah agar PPP kembali utuh," tegasnya.

Emron menambahkan, sebelum muktamar Islah nanti digelar dipastikan tidak ada dualisme  yang berbeda, artinya PPP hurus bersatu, dalam Muktamar  Islah nanti perlu diketahui bahwa   akan ada perubahan  AD/ART terkait persyaratan menjadi  pemimpin PPP nanti harus benar-benar dari kader Partai yang melalui proses pembinaan di Partai dan tidak asal mencalonkan saja.


Adapun peserta Muktamar Islah, akan dikuti dari seluruh anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang keputusannya hasil Muktamar Bandung yaitu dengan total peserta 1641peserta yang  mewakili 547 kabupaten/Kota serta 33 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah se Indonesia," Saya yakin dengan adamya Muktamar Islah ini PPP biisa dipastikan bisa ikut dalam Pilkada mendatang  dan berharap kepada Djan Faridz dalam waktu  sampai 5 hari untuk kembali kejalan yang benar,artintya Partai yang secara sah diakui oleh Pemerintah melalui Kemenkumham," tegasnya.

Sementara itu ketua DPW PPP Jatim Drs.H Musyaffa Noer ,MM menegaskan ,bahwa dalam persyaratan menjadi pemimpin PPP nanti syaratanya harus bisa membaca Al,Quran  dan dari kader partai." PPP adalah Partai Islam, bisa dibayangkan jika pemimpin partai yang notabene berbasis islam pemimpinya  justru tidak bisa membaca Al,Quran," terang Musyaffa saat  mendampingi PLT Ketum DPP PPP Emron Pangkapi.(rofik).
    

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...