Skip to main content

DPRD Jatim Prihatin, Pembangunan Suramadu Tidak bisa Mendongkrak Perekonomian Madura

SURABAYA ( Media Bidik ) – Sejak adanya pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Madura yang diharapkan bisa mendongkrak perekonomian di wilayah Madura hanya menjadi ucapan belaka saja, pasalnya sejak jembatan tersebut berdiri hingga kini perekonomian Pulau Madura sepertinya jalan ditempat atau tidak ada perubahan yang signifikan. Perihal tersebut selalu di keluhkan oleh masyarakat Madura ketika  Wakil Rakyat Jatim asal Dapil XI melakukan tugas reses dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Abdul Halim SH Anggota DPRD Jatim asal Fraksi Partai Gerindra mengakui bahwa pembangunan jembatan Suramadu tidak bisa membantu mendongkrak perekonomian wilayah Madura terutama di kaki Suramadu sisi Madura Bangkalan." Seharusnya pihak BPWS sebagai Badan yang diberi wewenang oleh pemerintah harus berani melakukan terobosan baru seperti menghidupkan sisi kaki Suramadu yang ada di Madura dengan membangun  sentra kuliner ataupun yang bisa menarik masyarakat luar Madura untuk berkunjung," terang Halim saat Reses di Tanah Merah Bangkalan Madura Sabtu (2/4).

Masih terang Halim, BPWS tidak melibatkan tokoh-tokoh asli Madura utamanya di Kabupaten Bangkalan, sehingga wilayah Madura tidak bisa berkembang sejak adanya Jembatan Suramadu tersebut." Berdasarkan pengakuan warga Tanah Merah Bangkalan Madura, bahwa perlu adanya jalan alternatif di daerah Tanah Merah untuk menuju Jembatan Suramadu," tegas Ketua F-Partai Gerindra DPRD Jatim ini.

Karena itu, Pihaknya akan mendorong kepada pihak Badan Pengelola Wilayah Suramadu (BPWS) untuk ikut melibatkan pemerintah kabupaten Madura, terutama tokoh-tokoh ulama yang ada di Madura, sehingga dirinya yakin keberadaan Jembatan Suramadu yang tujuan utamanya bisa membantu mendongkrak perekonomian di wilayah Madura akan terwujud.(rofik)
   
     

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...