SURABAYA ( Media Bidik ) – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim tahun 2015 banyak ditemui kesenjangan sosial dari berbagai sektor, artinya kinerja Pemprov Jatim patut dipertanyakan, salah satunya pada kemiskinan di Jatim yang mengalami peningkatan, mengingat hingga Maret 2015 angka kemiskinan di Jatim meningkat menjadi 4,789 atau 12,34 persen dari total jumlah penduduk Jawa Timur.
Hal tersebut dikatan Dr, Benjamin Kristianto Mars selaku juru bicara Fraksi Partai Gerindra terkait LKPj Gubernur Jatim 2015 mengatakan," Jumlah Kemiskinan naik hingga 0,06 dibanding September 2014 yang masih berada di kisaran 12,28 persen atau sekitar 4,748 juta jiwa," terang Ketua Kesira Jatim ,Selasa (12/4).
Masih menurut Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, bahwa garis kemiskinan lebih diperparah lagi dengan jumlah masyarakat miskin dipedesaan, dimana pada bulan September 2014 hingga Maret 2015 garis kemiskinan di pedesaan naik 6,49 persen. Padahal diperkotaan angka kemiskinan hanya naik 3,93 persen.
"Kalau inflasi diperkotaan berkembang baik, akan tetapi inflasi dipedesaan terasa berat, karena mata pencariaannya hanya sebagai petani, karena daya jual petani pemerintah rendah sehingga petani hanya bisa untuk makan saja ketika panen tiba," tegasnya.
Karena itu, untuk mengurangi dan mengatasi kesenjangan kemiskinan atau Disparitas pedesaan, pihak Fraksi Gerindra DPRD Jatim meminta kepada pemerintah Jatim agar melakukan peningkatan ketrampilan terutama pelatihan para UMKM kepada masyarakat pedesaan bisa bersaing dengan masyarakat perkotaan terutama saat menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) masyarakat pedesaan bisa bersaing.
" Angka kemiskinan terjadi karena kurangnya perhatian dari Pemprov, maka kedepan Pemerintahan Soekarwo harus meningkatkan alokasi anggaran dengan menggenjot pelatihan para UMKM di pedesaan agar angka kemiskinan bisa tertekan turun," jelas dr Beny mantan Direktur RS William Both- Surabaya .(rofik)
Comments
Post a Comment