Skip to main content

Komisi C minta BUMD yang merger harus jelas tujuannya.

Aufa Zhafiri,S.AK Anggota Komisi C
SURABAYA ( Media Bidik ) – Pada prinsipnya Komisi C DPRD Jatim yang menangani Keuangan menyetujui apabila BUMD yang ada di Jawa Timur melakukan merger asalkan visi dan misi BUMD tersebut di gabung  mempunyai tujuan yang jelas dalam memajukan BUMD tersebut.

Aufa Zhafiri.S.AK anggota Komisi C mengatakan, selama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur tidak tersandung persoalan hukum dan semua aturan terpenuhi maka bisa dipastikan BUMD tersebut bisa melakukan merger.

" Jangan karena BUMD tersebut terbelit hutang piutang, akhirnya melakukan merger untuk menutupi masalah hutang yang sedang dialami oleh BUMD tersebut, sebab kenyataanya saat ini Biro Perkonomian Pemprov Jatim tidak ada anggaran untuk menutupi," pungkas Aufa,Selasa (12/4).

Politisi dari Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa perlu diketahui pihak Komisi C DPRD Jatim sudah berkoordinasi dengan kementerian BUMN Pusat kalau merger boleh dilakukan asalkan mempunyai tujuan yang jelas dan jika dirasa dalam merger tersebut berdampak positif maka BUMD   boleh melakukan kerja sama alias merger.

" Seperti yang terjadi pada BUMD Jatim saat ini yaitu PJU dengan JMU yang melakukan merger, kedua BUMD tersebut harus bisa  menjelaskan secara jelas maksud dan tujuannya dan yang terpenting nantinya  dalam penggambungan BUMD tersebut kedepan harus bisa berkembang," harap putra dari Pimpinan DPRD Jatim tersebut. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni