Skip to main content

Komisi D minta Pemprov Serius Atasi Masalah Air Bersih di Lamongan

Anggota Komisi D DPRD Jatim H.Makin Abbas
SURABAYA ( Media Bidik ) – Dari hasil temuan anggota DPRD Jatim ketika melakukan Kunker didaearh Lamongan, ternyata masih banyak warga yang mengeluh masalah air bersih, mengingat persoalan ini sangat penting bagi masyarakat Lamongan.

Anggota Komisi D DPRD Jatim H.Makin Abbas sangat prihatin ketika menemukan adanya masyarakat Jawa Timur khususnya Warga Lamongan kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, hal ini disebabkan pemerintah setempat kurang proaktif untuk meningkatkan pelayanan terkait keberadaan air bersih untuk masyarakat.

" Menghadapi musim kemarau yang ditakutkan warga Lamongan saat mengalami kekeringan, sebab didaerah sana diakui masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk di konsumsi," tegas Makin Abbas di DPRD Jatim.Kamis (21/4).

Politisi asal Partai PKB Jatim ini mendesak kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk berkoordinasi supaya serius menangani masalah air bersih yang selalu di keluhkan warga Lamongan, sebab berdasarkan fakta dilapangan hampir mayoritas didaerah Lamongan mengeluhkan masalah air bersih untuk di konsumsi.

" Saya berharap pada masa akhir bhakti Pemerintahan Gubernur Soekarwo, masalah air bersih di daerah Lamongan bisa teratasi, bagaimanapun caranya,sebab jika ini tidak bisa terealisasi seperti target yang dijanjikan sampai akhir tahun 2018, maka masyarakat tak akan lagi percaya dengan janji-janji para kepala daerah ketika melakukan kampanye," terang Makin Abbas yang maju dari Dapil Lamongan,dan Gresik ini. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni