Skip to main content

Komisi A Jatim Desak Beacukai Tindak Tegas Peredaran Pita Cukai Miras Palsu

H.M. Miftahul ULum,S.Ag.M.Si  Wakil Ketua Komisi A
SURABAYA ( Media Bidik ) – Ditemukannnya miras impor ilegal yang diduga megunakan pita cukai miras palsu oleh  petugas gabungan aparat kepolisian dan BNN beberapa waktu lalu di sebuah tempat Clubingg terkenal disurabaya menjadi atensi serius bagi Komisi A DPRD Jatim.

Hal itu dikatakan H.M. Miftahul ULum,S.Ag.M.Si  Wakil Ketua Komisi A yang menangani Hukum dan Pemerintahan menyatakan, kasus peredaran pita cukai miras palsu tidak bisa dianggap kasus yang sepeleh, sebab jika hal tersebut tidak cepat diambil tindakan tegas maka Negara akan dirugikan.

" Saya khawatirkan jika peredaran miras impor Ilegal yang diduga memakai pita cukai miras palsu, maka Negara sangat dirugikan karena tidak ada pajak, dan ini harus menjadi perhatian yang serius bagi pihak Beacukai untuk segera mengambil langkah tegas, serta jangan sampai miras impor legal juga memakai  pita cukai miras palsu," terang Cak Ulum dengan nada tinggi, Kamis (28/4).

Karena itu pihak Komisi A DPRD Jatim mendesak kepada Beacukai supaya proaktif melakukan tindakan tegas terkait adanya pita cukai miras palsu, sehingga Negara tidak mengalami kerugian akibat pita cukai miras palsu tersebut." Jika ada oknum yang bermain-main tentang pita cukai miras palsu, Komisi A minta aparat untuk segera menangkap sesuai hukum yang berlaku," tegas Cak Ulum. (rofik)
     

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...