Skip to main content

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Siap Maju Dalam Pilgub 2018

Anwar Sadad Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) - Kader Prabowo Subianto yang jabat Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Soepriyatno akan diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilkada Jawa Timur (Jatim) tahun 2018 mendatang. Perihal ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim,

Anwar Sadad Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim mengatakan, keputusan mengusung Soepriyatno itu berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Gerindra Jatim, yang digelar di Batu, Malang, Minggu 17 April 2016. Menurutnya, terdapat beberapa alasan yang membuat Gerindra mengusung nama Soeprayitno dalam Pilkada Jatim mendatang. Salah satunya adalah untuk mengincar kemenangan saat Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilu Presiden (Pilpres).

"Karena tahun 2018 itu sudah dekat dengan Pileg dan Pilpres, makanya kita pun memiliki pikiran seperti itu, " kata Anwar di kantor DPD Partai Gerindra Jatim,Minggu (17/4)

Anwar Sadad yang juga Anggota DPRD Jatim menambahkan, selama ini Partai Gerindra telah melakukan sejumlah evaluasi terkait kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014 lalu. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kepala daerah yang berasal dari kader partai tersebut.

"Makanya, Mas Soepriyatno yang merupakan kader tulen Gerindra, sudah layak untuk kami usung sebagai Calon Gubernur Jawa Timur berikutnya,"tegasnya.

Namun demikian, saat ini Anwar Sadad mengaku partainya masih mengalami kendala untuk mengusung Soepriyatno. Sebab, kursi yang dimiliki partainya di DPRD Jatim masih belum cukup untuk mengusung calonnya sendiri. "Saat ini kami hanya memiliki 13 kursi. Makanya, kami nanti akan mencari parpol lainnya untuk berkoalisi hingga mencapai 20 kursi, sebagai syarat untuk mengusung calon sendiri dalam pilkada nanti,"tandasnya. (rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...