Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Siap Maju Dalam Pilgub 2018

SURABAYA ( Media Bidik ) - Kader Prabowo Subianto yang jabat Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Soepriyatno akan diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilkada Jawa Timur (Jatim) tahun 2018 mendatang. Perihal ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim,

Anwar Sadad Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim mengatakan, keputusan mengusung Soepriyatno itu berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Gerindra Jatim, yang digelar di Batu, Malang, Minggu 17 April 2016. Menurutnya, terdapat beberapa alasan yang membuat Gerindra mengusung nama Soeprayitno dalam Pilkada Jatim mendatang. Salah satunya adalah untuk mengincar kemenangan saat Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pemilu Presiden (Pilpres).

"Karena tahun 2018 itu sudah dekat dengan Pileg dan Pilpres, makanya kita pun memiliki pikiran seperti itu, " kata Anwar di kantor DPD Partai Gerindra Jatim,Minggu (17/4)

Anwar Sadad yang juga Anggota DPRD Jatim menambahkan, selama ini Partai Gerindra telah melakukan sejumlah evaluasi terkait kekalahan Prabowo dalam Pilpres 2014 lalu. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kepala daerah yang berasal dari kader partai tersebut.

"Makanya, Mas Soepriyatno yang merupakan kader tulen Gerindra, sudah layak untuk kami usung sebagai Calon Gubernur Jawa Timur berikutnya,"tegasnya.

Namun demikian, saat ini Anwar Sadad mengaku partainya masih mengalami kendala untuk mengusung Soepriyatno. Sebab, kursi yang dimiliki partainya di DPRD Jatim masih belum cukup untuk mengusung calonnya sendiri. "Saat ini kami hanya memiliki 13 kursi. Makanya, kami nanti akan mencari parpol lainnya untuk berkoalisi hingga mencapai 20 kursi, sebagai syarat untuk mengusung calon sendiri dalam pilkada nanti,"tandasnya. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog