Temuan tersebut diungkap Dr Akmarawita Kadir di ruang Fraksi Partai Golkar. Menurutnya, pembahasan anggaran yang diajukan Dispora untuk sementara dipending, karena ada beberapa kejanggalan yang harus dijelaskan oleh pihak Dispora.
"Ada perbedaan kode rekening Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diberikan dengan yang dibacakan berbeda," jelas Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya kepada media ini, Senin (4/11/2019).
Hal lain yang perlu mendapat perhatian Dispora tutur Akma, terkait dengan anggaran pembangunan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di Benowo dimana jumlahnya cukup fantastis.
Menurutnya, jumlah anggaran milyaran rupiah untuk pembangunan GBT yang diajukan Dispora ke Komisi D DPRD Surabaya tanpa dilengkapi dengan rincian anggaran.
"Sarana dan prasarana untuk pembangunan GBT Rp52 Miliar ini, tanpa ada detail pengunaan anggaran untuk apa," ujarnya.
Adik kandung Adies Kadir ini menjelaskan, tidak hanya masalah kode rekening dan anggaran pembangunan GBT. Masalah lain yang cukup mencengangkan adalah anggaran pengadaan tenis meja, dimana pos anggarannya cukup mencurigakan.
"Pengadaan tenis meja sebesar Rp26 miliar. Yang menjadi tanda tanya besar, anggaran tersebut dimasukkan pada pos anggaran sarana lapangan tembak," tukasnya.
Akma menambahkan, berdasarkan temuan Komisi D ini, menunjukkan bahwa konstruksi anggaran Dispora yang diajukan belum terencana dengan baik.
"Artinya temuan ini, menunjukan perencanaan anggaran di Dispora kurang baik. Komisi memutuskan tidak membahas anggaran Dispora tahun 2020 sampai Dispora mau melakukan perbaikan," pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Surabaya Afgani Wardhana saat dikonfirmasi melalui WA maupun ponselnya pukul 14.11 WIB, yang bersangkutan enggan membalas dan menjawab.
Hal sama juga dilakukan oleh Kabid Sarpras Dispora Surabaya Edi Santoso saat dikonfirmasi melalui SMS maupun ponselnya enggan menjawab. (pan)
Foto : Akmarawita Kadir Sekertaris Komisi D DPRD Surabaya
Foto : Akmarawita Kadir Sekertaris Komisi D DPRD Surabaya