Skip to main content

Pansus Tambang DPRD Jatim Meminta Bupati Malang Berikan Data Akurat

anggota Pansus tambang DPRD Jatim, Miftahul Ulum
SURABAYA ( Media Bidik ) - Pansus Tambang DPRD Jatim mendesak Bupati Malang Rendra Kresna yang hadir dalam memenuhi panggilan Pansus tambang DPRD Jatim di gedung DPRD Jatim guna memberikan penjelasan data tambang yang ada di daerah malang secara akurat.

Menurut anggota Pansus tambang DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengatakan ada beberapa data yang diberikan ke Pansus dan Dinas ESDM Jatim minim sekali, " Kami minta data soal jumlah pertambangan di Malang. Namun Bupati Malang mengaku tidak membawa datanya dan akan disampaikan menyusul. Seharusnya dia harus siap data. Terkesan menyembunyikan permasalahan pertambangan di Malang,"ungkap Gus Ulum,Kamis (21/4)   .

Politisi PKB ini menambahkan bahwa Bupati Malang juga  teledor dalam mengurus perijinan pertambangan di Malang."Ada pertambangan di Malang yang tak dimasukkan dalam RTRW(Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah) Malang. Padahal perijinan pertambangan bisa keluar kalau sudah dimasukkan dalam RTRW daerah. Ini keteledoran dari Bupati Malang," imbuhnya..

Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna mengaku dirinya menyerahkan sepenuhnya perijinan pertambangan di Malang ke Dinas ESDM Jatim." Saya serahkan semuanya ke Dinas Propinsi untuk mengecek pertambangan di Malang. Kami tak ikut-ikut soal masalah tersebut. Silahkan tanya semua ke ESDM Jatim,"terangnya.

Soal ditanya ketidakhadiran dirinya beberapa waktu lalu dalam pemenuhan pemanggilan pansus, Rendra mengaku terjadi miskomunikasi dengan pansus."Saya sudah perintahkan Wabup menemui pansus. Namun wabup ternyata tak mengikuti pertemuan dengan pansus,"tandas Kresna.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni