Skip to main content

Aliyadi " BNNP Jatim Tak Transparan Ungkap Ponpes yang Terindikasi Narkoba"

Aliyadi anggota Komisi D Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) - Rencana BNNP Jawa Timur untuk membidik santri Pondok Pesantren di Madura yang mengkonsumsi narkoba mendapatkan reaksi dari pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Sampang Madura, Aliyadi.

Pernyataan Badan Narkotika Nasional Provinsi jawa Timur (BNNP Jatim)  dianggap meresahkan seluruh Pondok Pesantren yang ada  di Madura, karena tidak transparan dalam mengungkapkan ponpes mana yang terindikasi ada santrinya memakai narkoba.

"Seharusnya BNNP langsung tegas menyebutkan Pondok Pesantren apa dan dimana. Jangan hanya menyebut di Madura, seluruh ponpes menjadi resah dan tercemar nama baiknya," tegas Aliyadi saat di temui di gedung DPRD Jatim Jl Indrapura-Surabaya,Senin (14/3).

Menurut pria yang duduk di Komisi D DPRD Jatim  yang membidangi Pembangunan itu sangat mengapresiasi langkah BNNP dalam memberantas peredaran narkoba. Tetapi BNNP harus dapat bertindak cepat dalam menuntaskan pemberantasan narkoba.

"Itu oknum, BNNP jangan bawa-bawa nama Pondok Pesantren di Madura, karena Ponpes adalah tempat melahirkan anak yang berakhlak, dan ikut dalam pembangunan bangsa," terangnya.

Alyadi yang akan mencalonkan Bupati Sampang  ini mengakui bahwa selama ini BNNP  Jatim tidak pernah sosialisasi ke Pondok Pesantren Madura tentang jenis dan bahaya narkoba. Sosialisasi hanya ditujuhkan ke perkotaan dan sekolah-sekolah umum.

Seperti diberitakan sebelumnya, BNNP Jawa Timur akan membidik peredaran narkoba di kalangan pondok pesantren yang ada di Madura. BNNP akan melakukan pengembangan dari pengungkapan santri yang menjadi pecandu narkoba di salah satu Ponpes di Madura. Santri itu menggunakan ekstasi agar dapat berzikir lama.

"Isu itu memang benar, Santri itu menjadi budak narkoba setelah terjebak rayuan pengedar, sehingga memakai  ekstasi saat berzikir," ujar Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol Sukirman, di kantornya, ketika rilis pengungkapan peredaran narkoba, Jum'at (11/3).

Terungkapnya ada pecandu narkoba di kalangan ponpes berawal dari informasi masyarakat peredaran narkotik di lingkungan pelajar dan pesantren di Madura. Petugas BNN langsung bergerak untuk menelusuri kasus itu sekitar lima bulan lalu.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni