Garda Bangsa Jatim Ajak Warga Diet Kantong Kresek

SURABAYA ( Media Bidik ) – Dalam Milad ke 17 tahunnya Garda Bangsa Jawa Timur mengajak masyarakat untuk melakukan diet terhadap kantong plastik yang selama ini menurut pemerintah bahwa kantong yang berbahan plastik ini sulit terurai menjadi sampah.

Kabil Mubarok Ketua Garda Bangsa Jatim ketika berkunjung di pasar grosir DTC Wonokromo Surabaya mengatakan bahwa dalam gerakan untuk menyelamatkan anak cucu kita maka Garda Bangsa Jatim meminta masyarakat Jawa Timur dan umumnya masyarakat Indonesia untuk melakukan diet kantong plastik alias tas kresek." Tas Kresek ini sulit diurai menjadi sampah sampai 100 tahun , dan ini sangat menghancurkan generasi bangsa yang tercemar dengan limbah plastik tersebut, karena kita ketahui bahan dari pembuatan plastik tersebut adalah campuran dari bahan kimia yang berbahaya," tegasnya.Sabtu (12/3).

Lanjut Kabil. " Aksi Garda Bangsa kali ini membagi dan menukar kantong plastik yang dibawah para ibu-ibu saat berbelanja di pasar grosir DTC Wonokromo dengan kantong yang berbahan kain," ucapnya.

Kabil Mubarok yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim tentang Perekonomian ini menambahkan, bahwa diet untuk kantong plastik harus dimulai dari sekarang dan ini diminta agar para pedagang untuk tidak menyediakan kantong yang berbahan plastik.

Disinggung tentang kantong kresek yang berbayar Rp 200,- Kabil meminta agar pemerintah membuat regulasi Perdanya supaya kebijakan Pemeritah yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SE.1/Menlhk-PSLB3/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Berbayar tersebut benar- benar kebijakan yang pro rakyat, jangan malah sebaliknya membebankan rakyat dengan membayar Rp 200,- tersebut.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog